Lagi BPN Ajukan Berita Online Bukti Kecurangan TSM Pilpres, termasuk Pernyataan SBY saat Pilkada

"Mengapa saya sampaikan saudara-saudaraku? Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya," ujar SBY.

Lagi BPN Ajukan Berita Online Bukti Kecurangan TSM Pilpres, termasuk Pernyataan SBY saat Pilkada
Tribunnews/Jeprima
Lagi BPN Ajukan Berita Online Bukti Kecurangan TSM Pilpres, termasuk Pernyataan SBY saat Pilkada . Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). 

Lagi BPN Ajukan Berita Online Bukti Kecurangan TSM Pilpres, termasuk Pernyataan SBY saat Pilkada 

TRIBUN-MEDAN.COM - Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi menilai tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, banyak menggunakan berita di media sebagai bukti gugatan ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

"Sebanyak 70 persen dari permohonan ini menyangkut teori hukum tentang kedudukan MK (Mahkamah Konstitusi). 30 persennya kliping media," ujar Veri di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

"Di halaman 18-29 di situ para pemohon dan kuasa hukumnya mendalilkan ada banyak kecurangan TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif).

Tapi menggunakan data sekunder (kliping media) dalam pembuktian," lanjut dia.

Ia menyatakan berita yang bersumber dari media massa terkait kecurangan Pilpres yang akan disengketakan di MK ialah bukti sekunder.

Menurut Veri, semestinya BPN membawa bukti primer berupa hasil penelusuran untuk membuktikan bahwa pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin berlaku curang.

Sebab, kata Veri, tudingan kecurangan TSM semestinya berawal dari temuan langsung di lapangan, bukan dari bukti sekunder.

Karena itu Veri menilai sulit bagi BPN untuk mengungkap kecurangan TSM yang mereka sebut lantaran buktinya bersifat sekunder.

Ia pun menyayangkan hal tersebut, sebab semestinya saksi BPN dari TPS hingga KPU pusat mendata secara rinci sehingga memiliki bukti primer yang kuat.

Halaman
1234
Editor: Tariden Turnip
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved