Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP Gelar Empat Persidangan di Sumut

Nazir Salim Manik mengatakan pihaknya telah melakukan sidang sekaligus pendalaman dari dua dugaan pelanggaran.

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP Gelar Empat Persidangan di Sumut
TRIBUN MEDAN/FATAH BAGINDA GORBY
Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sumut, Nazir Salim Manik ditemui di Sekretariat KPU Sumut,Senin (27/5/2019). Nazir menjelaskan ada empat kasus yang diadukan ke DKPP terkait pelanggaraan kode etik penyelenggara. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakuan sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan sejumlah penyelenggara Pemilu di Sumut.

Kepada Tribun/www.tribun-medan.com, Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sumut, Nazir Salim Manik mengatakan pihaknya telah melakukan sidang sekaligus pendalaman dari dua dugaan pelanggaran.

Keduanya yaitu terkait pengaduan terhadap pelanggaran kode etik oleh Bawaslu RI, Bawaslu Sumut, Bawaslu Tobasa dan KPU Tobasa terkait caleg narapidana koruptor yang tidak masuk Daftar Calon Tetap (DCT).

Kasus kedua yang ditangani hari ini, ujar Nazir yaitu perkara tercecernya kotak suara di Kabupaten Serdang Bedagai dengan teradu KPU Serdangbedagai.

"Besok kita akan menyidangkan dugaan pelanggaran dengan teradu KPU Gunungsitoli mengenai kasus Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Oknum Anggota Bawaaku Binjai yang diduga masih aktif di parpol," ujarnya di Sekretariat KPU Sumut, Senin (27/5/2019).

Nazir menjelaskan sidang yang dipimpin langsung Ketua DKPP RI Harjono itu mengatakan persidangan dilakukan untuk melakukan pendalaman dugaan pelanggaran.

"Kita telah dalami bukti surat menyurat kemudian pernyataan baik teradu dan pengadu setelah itu kita memberikan pendapat dan rekomendasi kepada DKPP di pusat," ucapnya.

Pada kasus pertama yang menimpa Bawaslu RI, Bawaslu Sumut, KPU Tobasa dan Bawaslu Tobasa menurut Nazir pihak Bawaslu RI telah meminta waktu persidangan khusus di hari lain.

Sedangkan untuk kasus kedua, pihak teradu yaitu KPU Serdangbedagai dan Bawaslu Sergai sebagai pengadu diminta untuk menuangkan pernyataan dalam dokumen tertulis yang nantinya dibahas pada pleno DKPP.

"Sejauh ini dua sidang tersebut berjalan lancar. Tidak ada saling berbantahan. Besok akan kita gelar sidang untuk kasus ketiga dan keempat," katanya.

Halaman
12
Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved