Kecewa Pemungutan Suara Ulang Batal, PDIP Kabupaten Dairi Ajukan Sengketa Pemilu ke MK

Mereka merasa dirugikan atas tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap sejumlah TPS,

Kecewa Pemungutan Suara Ulang Batal, PDIP Kabupaten Dairi Ajukan Sengketa Pemilu ke MK
TRIBUN MEDAN/DOHU LASE
Ketua DPC PDIP Dairi Resoalon Lumban Gaol memberi penjelasan terkait pelayangan gugatan sengketa pemilu legislatif ke MK oleh pihaknya, saat ditemui di Sidikalang, Senin (27/5/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM, DAIRI - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Dairi melalui Dewan Pimpinan Pusat melayangkan gugatan sengketa pemilu legislatif ke Mahkamah Konstitusi.

Pasalnya, mereka merasa dirugikan atas tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap sejumlah TPS, sebagaimana rekomendasi Bawaslu Dairi, oleh KPU Dairi.

"Andai PSU kemarin jadi dilakukan, maka dipastikan berpengaruh pada perolehan suara setiap parpol, dan peluang PDIP mendapat tambahan suara untuk kursi lebih menjadi terbuka lebar, terutama di Dapil Dairi III," kata Ketua DPC PDIP Dairi, Resoalon Lumban Gaol kala ditemui Senin (27/5/2019).

Dijelaskannya, untuk Dapil Dairi III yang beralokasi tujuh kursi dan meliputi Kecamatan Tigalingga, Kecamatan Gunung Sitember dan Kecamatan Tanah Pinem, PDIP nyaris mendapat dua kursi.

Perolehan suara PDIP terpaut tipis dengan perolehan suara parpol yang meraih kursi ke tujuh (Partai Hanura).

Maka itu, lanjut Resoalon, PDIP optimistis mampu mendulang suara cukup untuk dua kursi dari Dapil III ini apabila rekomendasi Bawaslu Dairi, untuk menggelar PSU terhadap sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Tanah Pinem, kemarin jadi dilakukan.

"Kami yakin Bawaslu Dairi punya bukti cukup atas temuan pelanggaran sebelum menerbitkan rekomendasi PSU," tukas Resoalon.

"Itulah yang sangat disayangkan, KPU Dairi tidak mengeksekusi rekomendasi tersebut. Dari 10 TPS yang direkomendasi, hanya satu TPS yang digelar PSU," imbuhnya.

Resoalon menambahkan, permohonan pengajuan gugatan mereka ke MK disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP pada tanggal 23 Mei 2019 lalu.

"Yang mengajukan permohonan ke MK adalah Dewan Pimpinan Pusat, diteken oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal," ujar Resoalon mengakhiri.

Halaman
12
Penulis: Dohu Lase
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved