Peserta JKN-KIS yang Mudik bisa Dapat Manfaatkan Faskes di Luar Kota, Catat Tanggalnya

Kata Korri mulai 29 Mei hingga 13 Juni (H-7 dan H+7), peserta JKN-KIS tetap memeroleh pelayanam kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan (Faskes).

Peserta JKN-KIS yang Mudik bisa Dapat Manfaatkan Faskes di Luar Kota, Catat Tanggalnya
TRIBUN MEDAN/Tommy Simatupang
Peserta JKN-KIS yang Mudik bisa Dapat Manfaatkan Faskes di Luar Kota, Catat Tanggalnya. Kepala Bidang Penjaminan manfaat Primer BPJS Kesehatan Siantar, Korri Manurung memberikan penjelasan tentang program pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS yang melaksanakan mudik di kantornya, Senin (27/502019). 

Peserta JKN-KIS yang Mudik bisa Dapat Manfaatkan Faskes di Luar Kota, Catat Tanggalnya

TRIBUN-MEDAN.com- BPJS Kota Pematangsiantar memberikan pelayanan kesehatan kepada pemudik dalam Hari Raya Idul Fitri 2019.

Kepala Bidang Penjaminan manfaat Primer BPJS Kesehatan Siantar, Korri Manurung menjelaskan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang melakukan mudik tidak perlu khawatir.

Kata Korri mulai 29 Mei hingga 13 Juni (H-7 dan H+7), peserta JKN-KIS tetap memeroleh pelayanam kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan (Faskes).

“Peserta JKN-KIS yang sedang mudik lalu membutuhkan pelayanan kesehatan di luar kota, maka dapat mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) walaupun peserta tidak terdaftar di FKTP tersebut. Layanan kesehatan tersebut bisa diperoleh peserta di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,"ujarnya, Senin (27/5/2019).

Untuk daftar FKTP tersebut, dapat dilihat di aplikasi Mudik BPJS Kesehatan atau dengan menghubungi BPJS Kesehatan Call Center 1500 400.

Namun, jika tidak terdapat fasilitas kesehatan FKTP di suatu daerah, pemudik dapat langsung ke bagian IGD rumah sakit.

 

Baca: VIDEO: Puluhan Mahasiswa di Sekitar Unimed Blokir Jalan dan Sandera 3 Truk

Baca: Universitas Katolik Pertama Flores di Resmikan Menristekdikti

Baca: Dekan Fisip USU Minta Mahasiswi Korban HS Buat Laporan ke Kampus

Baca: Mahasiswa USU Pajang Celana Dalam, Tolak Keberadaan Dosen Asusila

"Pada kondisi gawat darurat, seluruh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta JKN-KIS.Fasilitas kesehatan juga tidak diperkenankan menarik biaya dari peserta,"ujarnya seraya mengingatkan pelayanan kesehatan itu hanya berlaku bagi peserta yang status aktif.

Saat disinggung tentang melihat status JKN-KIS, kata Korri dapat dilihat melalui aplikasi Mobile JKN.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengembangkan aplikasi Mudik BPJS Kesehatan yang dapat di-download di Playstore.

Baca: Dilaporkan ke Polisi Kepala Humas Pemko Siantar Mengaku Sudah Bertemu Pengusaha Tjaw Kim

Baca: Lagi, Penyebar Hoaks Polisi Impor dari China Ditangkap Polisi

Baca: Tertimbun Longsor di Simalungun, Ekskavator Terseret ke Jurang Sedalam 300 Meter, Satu Orang Korban

Aplikasi tersebut menyediakan telepon penting, alamat kantor BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, tanya jawab BPJS Kesehatan, info BPJS Kesehatan, tips BPJS Kesehatan, lokasi-lokasi penting, dan media sosial BPJS Kesehatan.

Korri mengungkapkan BPJS Kesehatan juga menyediakan pelayanan khusus kepada peserta JKN-KIS. Pelayanan khusus di kantor cabang BPJS Kesehatan Siantar dan Tobasa dibuka pada tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 mulai pukul 08.00 hingga 12.00 siang.

Baca: 24 Tahun, Telkomsel Terus Bergerak Maju dan Terus Berkomitmen Bangun Ekosistem Digital Indonesia

Baca: VIDEO: 549 Ekor Bangkai Belangkas Dimusnahkan di Kantor Balai KSAD Pematangsiantar. .

Baca: Pria Tikam Suami Baru Mantan Istrinya Sampai Mati karena Cemburu Lihat Kemesraan Mereka

Peserta bisa melakukan pendaftaran bayi baru lahir (khusus bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI), pencetakan kartu bayi baru lahir, perbaikan data dan pencetakan kartu peserta PBI yang sedang dirawat inap, re-aktivasi anak PPU berusia di atas 21 tahun yang masih kuliah.

“Selain di kantor cabang, selama masa libur lebaran kami juga membuka layanan khusus di rumah sakit melalui Petugas Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) rumah sakit, yang meliputi pendaftaran bayi baru lahir bagi peserta segmen mandiri, perhitungan denda layanan, dan penanganan pengaduan di rumah sakit, baik yang terkait dengan pelayanan rumah sakit maupun pengaduan yang perlu dieskalasi ke BPJS Kesehatan karena membutuhkan solusi segera,”pungkasnya.

(tmy/tribun-medan.com).

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved