Tak Masuk Hari Kejepit, PNS Karo akan Kena Potong Gaji Tambahan

Berdasarkan data absensi pihaknya tidak melihat adanya penurunan kehadiran pegawai.

Tak Masuk Hari Kejepit, PNS Karo akan Kena Potong Gaji Tambahan
TRIBUN MEDAN/M NASRUL
PNS di lingkungan Pemkab Karo apel di halaman Kantor Bupati Karo,Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Jumat (31/5/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Setelah kemarin dan esok hari libur, biasanya dimanfaatkan sebagain Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang nakal untuk sekalian membolos. Pasalnya, mereka hanya bekerja satu hari yang diapit dua hari libur.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Karo Teopilus Tarigan, mengungkapkan untuk kali ini, kehadiran PNS di wilayah kerja Pemkab Karo terlihat normal.

Dirinya menyebutkan, berdasarkan data absensi pihaknya tidak melihat adanya penurunan kehadiran pegawai.

"Secara umum minimal dari lingkungan kantor bupati yang terdiri dari delapan perangkat daerah, kita lihat relatif tidak ada perubahan. Kalau kita lihat cuti bersama Senin nanti, memang sedang bisa dibilang hari kejepit, tapi PNS tetap wajib masuk karena bukan hari libur," ujar Teopilus, saat ditemui di ruangannya, Jumat (31/5/2019).

Diirnya mengatakan, sesuai surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menginstruksikan agar pemerintah daerah menyampaikan dua poin penting kepada PNS sebelum libur lebaran. Di antaranya adalah, tetap masuk pada tanggal 31 Mei 2019, dan mewajibkan PNS untuk tetap masuk ke kantor untuk mengikuti upacara hari lahirnya Pancasila.

"Walaupun besok sebenarnya hari libur, tapi diinstruksikan tetap masuk untuk ikut upacara," ucapnya.

Saat ditanya mengenai sanksi bagi PNS yang tidak masuk pada hari ini, dirinya mengatakan belum ada peraturan khusus. Teo menjelaskan, sanksi atau hukuman berupa teguran lisan hanya diberikan bagi PNS yang tidak masuk kerja selama lima hari. Namun, dikarenakan Pemkab Karo telah memberikan gaji tambahan bagi para PNSnya, maka setiap ketidakhadiran saat kerja, maka tambahan tersebut akan dipotong.

"Jadi setiap PNS enggak hadir pada hari kerja, ada sanksi pemotongan tambahan penghasilan. Hari ini kan masih hari kerja, besok baru libur, tapi tetap masuk untuk upacara. Kalau tidak hadir besok, dari Kemendagri ada penekanannya, rekapitulasi daftar hadir akan diunggah ke aplikasi Men-PAN, kita belum tau sanksinya apa," ungkapnya.

Diketahui, sejak beberapa waktu lalu Pemkab Karo telah memberikan pegawainya penghasilan tambahan. Tambahannya sendiri bervariasi, mulai dari golongan satu sebesar 1,7 juta rupiah, hingga eselon 2A sebesar 20.000.000.

"Tapi itu banyak penilaiannya, mulai dari kehadiran, kinerja, dan lain sebagainya. Itu juga kita lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka meningkatkan kinerjanya, dan menghindari Pungli," ucapnya.

Saat ditanya mengenai tindakan antisipasi ASN nakal yang memanfaatkan waktu hari kejepit melancong ke luar kantor, dirinya mengaku belum ada tindakan seperti itu. Karena seperti diketahui, di beberapa daerah lain telah menerapkan langkah antisipasi ASN nakal dengan menggandeng Satpol PP untuk melakukan razia ke tempat-tempat yang biasa didatangi PNS.

"Biasanya hari pertama setelah libur panjang, pimpinan atau bupati akan melakukan inspeksi ke instansi-instansi, terutama yang berhubungan sama pelayanan masyarakat," pungkasnya

(cr4/tribun-medan.com)

Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved