Bawaslu Sumut Beberkan Permasalahan Utama Pemilu di Sumut

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan beberkan pokok-pokok permasalahan yang terjadi saat pemilu di Sumatera Utara.

TRIBUN-MEDAN.com - Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara memaparkan hasil pengawasan dan penanganan permasalahan Pemilu 2019 pada rapat 'Ekspose Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019' di Sekretariat Bawaslu Sumut, Sabtu (1/6/2019).

Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan beberkan pokok-pokok permasalahan yang terjadi saat pemilu di Sumatera Utara.

Pokok permasalahan tersebut, kata Syafrida terkait logistik pemilu, KPPS yang belum siap, adanya perbedaan data hingga masalah intergritas oknum penyelenggara. Menurutnya hal tersebut menjadi arus besar dalam evaluasi pelaksanaan pemilu di Sumut.

Seperti pemasalahan logistik misalnya yang menimpa Nias Selatan, Medan, dan Deliserdang.

"Di tiga daerah ini ada beberapa TPS yang lama dibuka karena keterlambatan logistik," ujarnya.

Syafrida juga menjelaskan, peraturan yang tidak memperbolehkan anggota KPPS dua periode, menyebabkan banyak anggota KPPS yang kesulitan melakukan klasifikasi pengguna hak pilih akibat minimnya pengalaman.

Kondisi itu menurut Syafrida membuat jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) tinggi di Sumatera Utara.

"Kalau kita lihat kembali form C7, yaitu daftar hadir, maka kita bisa melihat pemilih walaupun terdaftar di DPT namun tak tahu mau memilih di TPS mana, sehingga menunaikannya di TPS terdekat dan dilayani KPPS tanpa pengecekan," katanya.

Belum lagi mengenai intergritas oknum penyelenggara yang melakukan pemindahan suara dan pencoblosan sendiri.

"Mungkin mereka melakukannya karena merasa penyelenggara ad hoc sehingga tak perlu khawatir. Merkea melakukan tanpa mempertimbangkan perbuatan itu pidana pemilu," jelasnya.

Oknum PPK, KPPS, Panwascam dan Pengawas TPS yang berani bermain culas, menurut Syafrida telah ditindak.

Tak hanya itu, dikatakannya, laporan perpindahan suara antarcaleg satu partai sangat tinggi di Sumatera Utara.

"Ini dampak dari tidak diaturnya mahkamah partai oleh Undang-Undang pemilu. Namun kebanyakan caleg yang mengadu tidak membawa dokumen asli karena masih dipegang oleh orang yang diberikan kewenangan," katanya. (gov/tribun-medan.com)

Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved