LPJ Pelaksanaan APBD TA 2018 Disetujui, Pemkab Deliserdang Dapatkan Predikat WTP

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, disetujui pada Sidang Paripurna DPRD

LPJ Pelaksanaan APBD TA 2018 Disetujui, Pemkab Deliserdang Dapatkan Predikat WTP
Tribun Medan/HO
Wakil Ketua DPRD Kamaruzzaman dan Imran Obos menyutujui dan menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJ APBD) Tahun Anggaran 2018 pada Sidang Paripurna DPRD Deliserdang, Selasa (11/6/2019). 

MEDAN.TRIBUNNEWS.com - Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, disetujui pada Sidang Paripurna DPRD Deliserdang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Deliserdang Kamaruzzaman dan Imran Obos.

Sidang yang dihadiri Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Sekdakab Darwin Zein, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Pimpinan Organisasi Perangkat Desa (OPD) dan jajaran Pemkab Deliserdang, ditandai dengan penandatanganan bersama nota persetujuan LPJ APBD 2018, Selasa (11/6/2019).

Wakil Ketua DPRD Kamaruzzaman dan Imran Obos menyutujui dan menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJ APBD) Tahun Anggaran 2018 pada Sidang Paripurna DPRD Deliserdang, Selasa (11/6/2019).
Wakil Ketua DPRD Kamaruzzaman dan Imran Obos menyutujui dan menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJ APBD) Tahun Anggaran 2018 pada Sidang Paripurna DPRD Deliserdang, Selasa (11/6/2019). (Tribun Medan/HO)

Sidang Paripurna DPRD ini diawali dengan pembacaan laporan Badan Anggaran DPRD Deliserdang yang dibacakan oleh Amriono, diantaranya menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang yang telah mendapat opini dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2018.

Selanjutnya, Amriono juga mengatakan bahwa proyeksi pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 3.640.579.921.809,07 dan terealisasi sebesar Rp 3.363.304.583.385,75 adapun selisihnya sebesar Rp 227.275.338.423,32  atau 92,38%.

Dari sisi pencapaian pendapatan tingkat daerah, angka 92% dapat dikatakan sebagai cukup baik,meskipun belum berada pada posisi yang maksimal. Untuk itu perlu peningkatan dari sisi capaian ideal yakni 100% agar ada kepastian ketersediaan anggaran untuk pembagunan

Banggar menilai secara umum, kinerja pendapatan daerah diawal perencanaan cukup optimis. Hal ini ditandai dengan APBD murni 2018 sebesar Rp 3.733.345.654.763,00 meningkat sebesar Rp 234.917.232.730,00 (6%) dibanding Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2017 sebesar Rp 3.498.428.422.033,00. Peningkatan yang cukup besar tersebut berdampak pada berkurangnya target PAPBD tahun 2018 dan capaian realisasi tahun 2018 yang hanya 92,38%.

Bupati Ashari Tambunan pada kesempatan itu mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Deliserdang TA 2018 ini, merupakan laporan realisasi pencapaian kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Deliserdang dalam rangka melaksanakan program yang telah direncanakan dalam APBD TA 2018.

"Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada TA 2018, masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari anggota dewan yang terhormat dan berbagai pihak merupakan masukan berharga bagi kami, demi menyempurnakan kegiatan pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan yang lebih baik dimasa yang akan datang," ucap Bupati.

Sesuai dengan hasil pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018, beberapa hal yang disetujui adalah realisasi pendapatan Kabupaten Deliserdang TA 2018 sebesar Rp 3.363.304.583.385,75, terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perimbangan dan lain–lain pendapatan yang sah.

Selanjutnya realisasi belanja daerah sebesar Rp 3.422.610.573.014,61 yang terdiri  belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga lalu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.123.179.250.968,37.

Editor: Ryan Nur Harahap
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved