Saat BPN Prabowo-Sandi Persoalkan Pencalonan Ma'ruf Amin, KPU Bandingkan dengan Caleg Gerindra Ini

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menanggapi tudingan Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bambang Widjojanto

Saat BPN Prabowo-Sandi Persoalkan Pencalonan Ma'ruf Amin, KPU Bandingkan dengan Caleg Gerindra Ini
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019) lalu. Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menanggapi tudingan Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bambang Widjojanto yang menyebut bahwa nama Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah sehingga seharusnya Ma'ruf tak lolos verifikasi cawapres.

Hasyim membandingkan kasus Ma'ruf dengan hal sama yang terjadi pada caleg DPR RI yang maju melalui Partai Gerindra.

Caleg tersebut bernama Mirah Sumirat.

Ia maju pada Pileg 2019 saat masih menjabat di salah satu anak perusahaan BUMN.

"Waktu itu karena ada laporan masyarakat keberatan, kemudian kami TMS-kan. Oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), tapi belakangan calon bersangkutan dan partai mengajukan gugatan ke Bawaslu," kata Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Dalam sidang Bawaslu, saksi ahli menyebutkan bahwa anak perusahaan BUMN bukan termasuk BUMN.

Dengan demikian, jika ada caleg yang yang menjabat di anak perusahaan BUMN, yang bersangkutan tak perlu mengundurkan diri.

Alasannya, Undang-Undang Pemilu hanya mengatur larangan pencalonan bagi pejabat atau karyawan BUMN atau BUMD.

Menurut Hasyim, kasus caleg tersebut bisa dijadikan pembanding dalam persoalan Ma'ruf Amin.

"Makanya dalam perkara Pak Kiai Ma'ruf Amin ini kan bisa diambil sebagai contoh kasus yang sama," ujar Hasyim.

Halaman
123
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved