Setujui LPJ Pelaksanaan APBD Deliserdang 2018, Banggar Beri Catatan Khusus kepada OPD

untuk di Dinas Pertanian masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang tingkat realisasinya masih rendah bahkan

Setujui LPJ Pelaksanaan APBD Deliserdang 2018, Banggar Beri Catatan Khusus kepada OPD
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan mendandatangani nota persetujuan LPJ APBD 2018. 

TRIBUN-MEDAN.com- Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Deliserdang mendapat sorotan khusus dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deliserdang.

Meski DPRD Deliserdang menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 pada sidang paripurna DPRD Deliserdang pada Selasa, (11/6/2019) sore, namun beberapa OPD mendapat catatan khusus dari Banggar.

Informasi yang dikumpulkan Rabu, (12/6/2019) OPD itu seperti Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan hingga Dinas Pekerjaan Umum.

Saat membacakan catatan dan rekomendasi Banggar, Amriono menyebutkan untuk di Dinas Pertanian masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang tingkat realisasinya masih rendah bahkan ada diantaranya yang masih berada di bawah 50 persen. Pada kegiatan promosi hasil produksi hasil pertanian/perkebunan unggulan dengan alokasi anggaran Rp 729 juta lebih realisasinya hanya sebesar 43, 44 persen. Disebut sebagai penyelenggara urusan pertanian seharusnya OPD ini dapat memaksimalkan kinerjanya agar upaya mempertahankan kelanjutan ketersediaan pangan dapat terjaga di daerah ini yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

" Rendahnya realisasi urusan pertanian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian menunjukkan rendahnya kualitas kinerja dari OPD yang bersangkutan,"tegas Amriono.

Sementara itu untuk Dinas Pendidikan catatannya secara umum dinas ini pada capaian realisasi anggaran masih berada pada angka di bawah 90 persen. Disebut ini bermakna bahwa dari sekitar Rp 1,268 Triliun anggaran yang ada pada OPD ini terdapat sisa lebih anggaran sebesar 133 Milyar lebih yang sebagian besar ada pada belanja pegawai. Dianggap dari perencanaan anggaran, kondisi ini seharusnya sudah dapat diketahui dan untuk itu OPD dapat melakukan perbaikan pada APBD perubahan sehingga sisa lebih anggaran bisa diefisienkan.

"Selanjutnya pada OPD ini terdapat program dan kegiatan yang menurut hemat Banggar sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan utamanya tingkat Sekolah Dasar yakni kegiatan pelatihan penyusunan rencana kerja tahunan/rencana kerja sekolah tingkat SD. Program ini dibutuhkan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar setiap satuan pendidikan memiliki arah dan perencanaan dalam pelaksanaan tugas pembelajaran akan tetapi dalam APBD tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan,"kata Amriono.

Sementara untuk Dinas PU disebut mengemban tugas memperoleh PAD berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2012 yang dianggaran sebesar Rp 125 juta dengan realisasi sebesar 104 persen. Dianggap target pendapatan ini meskipun dari sisi persentasenya melampaui dari apa yang direncanakan akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya justru mengalami penurunan. Pada tahun 2017 disebut pendapatan OPD ini adalah sebesar 130 juta lebih atau tingkat realisasinya 113 persen. Dari fakta ini disehut bahwa OPD ini telah menurunkan target PAD dari apa yang semestinya dapat dicapai seperti pada tahun sebelumnya.

Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Kamaruzzaman ini dihadiri oleh Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan. Setelah disetujui selanjutnya dilakukan penandatanganan bersama nota persetujuan LPJ APBD 2018.

Bupati Ashari Tambunan pada kesempatan itu mengatakan bahwa Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2018 ini, merupakan laporan realisasi pencapaian kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Deli Serdang dalam rangka melaksanakan program yang telah direncanakan dalam APBD TA 2018. Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada TA 2018, masih terdapat kekurang sempurnaan dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan.

"Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari anggota dewan yang terhormat dan berbagai pihak merupakan masukan berharga bagi kami, demi menyempurnakan kegiatan pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan yang lebih baik dimasa yang akan datang,"kata Ashari.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved