Unjuk Rasa Dibatasi di Depan IRTI & Simpang Kuda, 33.000 Polisi/TNI Diterjunkan, Penjelasan Kapolri!

Tito akan memberikan fasilitas tempat lainnya untuk menggelar aksi unjuk rasa yakni di depan IRTI dan kawasan patung kuda.

Unjuk Rasa Dibatasi di Depan IRTI & Simpang Kuda, 33.000 Polisi/TNI Diterjunkan, Penjelasan Kapolri!
KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELA
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjanjanto, Gubernur DKI Anies Baswedan dalam apel di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). 

Unjuk Rasa Dibatasi di Depan IRTI & Simpang Kuda, 33.000 Polisi/TNI Diterjunkan, Penjelasan Kapolri!

TRIBUN-MEDAN.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian melarang masyarakat untuk menggelar aksi unjuk rasa pada sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

MK akan memulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada tanggal 14 Juni 2019.

Menurut jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019.

"Kami tidak perbolehkan (menggelar aksi unjuk rasa) di depan MK karena mengganggu jalan umum, ketertiban publik, dan hak asasi orang lain," kata Tito di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Larangan menggelar aksi unjuk rasa juga dilakukan untuk menghindari terjadinya gesekan seperti kerusuhan di depan Gedung Bawaslu pada 21-22 Mei lalu.

Oleh karena itu, Tito akan memberikan fasilitas tempat lainnya untuk menggelar aksi unjuk rasa yakni di depan IRTI dan kawasan patung kuda.

"Kami enggak mau ambil risiko. Kali ini tidak boleh ada aksi apapun di depan MK.

Kalau nanti ada penyampaian pendapat, kami akan kanalisasi di depan IRTI, samping Patung Kuda, dan diawasi," ujar Tito.

Polisi mengerahkan 17.000 personel untuk mengamankan sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Halaman
123
Editor: Tariden Turnip
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved