Pengembang KPR Subsidi di Sumut Terancam Bangkrut, Kuota Mendadak Habis Pertengahan Tahun

sejumlah pengembang di Sumut resah karena Kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dari Bank Tabungan Negara (BTN) mendadak habis.

Pengembang KPR Subsidi di Sumut Terancam Bangkrut, Kuota Mendadak Habis Pertengahan Tahun
Tribun
Rumah bersubsidi. 

MEDAN, TRIBUN - Kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dari Bank Tabungan Negara (BTN) selaku bank penyalur terbesar KPR Subsidi untuk Program Sejuta Rumah tahun 2019 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mendadak habis. Hal ini membuat sejumlah pengembang di Sumut resah.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumut meminta Presiden Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah kuota KPR Subsidi tahun 2019 untuk Sumut.

Sekretaris Apersi Sumut HM Yulius mengatakan, banyak pengembang di Sumut yang sudah menanamkan modalnya untuk membangun perumahan guna mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi, kini terancam kolaps karena tidak bisa melakukan akad (perjanjian) dengan BTN.

"Habisnya kuota KPR Subsidi dari BTN ini sangat mendadak dan cukup mengejutkan karena tak ada pemberitahuan sebelumnya kepada kami selaku pengembang," ujar Yulius di Medan, Rabu (12/6).

Baca: Tahun 2019, Bank Sumut Akan Tingkatkan Pembiayaan Rumah Bersubsidi

Baca: BTN Ancam! Rumah Bersubsidi Wajib Dihuni, Tidak Boleh Disewakan atau Jadi Investasi

Baca: ASN yang Bergaji Rp 8 Juta per Bulan Sudah Bisa Beli Rumah Subsidi, Ada Skema Baru

Yulius didampingi Pengurus Apersi Sumut lainnya, antara lain Yanti Nabila (Bendahara), Jhonson Sinulingga (Wakil Ketua Bidang Perizinan), dan Deni Surya (Wakil Ketua Bidang Rumah Sejahtera Tapak) menjelaskan, sebelum Lebaran banyak pengembang sudah mendapat Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan (SP3) KPR Subsidi dari BTN selaku bank penyalur kredit.

Setelah mengantongi surat persetujuan itu, saat ini banyak pengembang yang sudah dalam tahap proses membangun perumahan, bahkan sebagian sudah ada yang selesai membangun perumahan dan menawarkannya kepada konsumen.

"Tetapi ketika habis libur Lebaran kemarin kami datang ke BTN, pihak bank menyatakan akad untuk penyaluran KPR Subsidi tidak bisa dilakukan karena kuota untuk tahun 2019 di Sumut sudah habis," kata Yulius.

Diakuinya, kalau kuota ini tidak ditambah, maka akan banyak pengembang yang terancam kolaps alias bangkrut karena modal untuk membangun perumahan subsidi tersebut tidak bisa diputar, bahkan mungkin tidak bisa kembali.

Ia menjelaskan, harga (modal) membangun satu rumah subsidi Rp 130 juta. Tetapi sebelum Lebaran kemarin harganya dinaikkan pemerintah jadi Rp140 juta. Sementara saat ini ada ratusan rumah subsidi yang sudah dibangun pengembang, itu tidak bisa dilakukan akad karena kuota KPR Subsidi sudah habis.

"Seandainya kuota KPR Subsidi tidak ditambah, maka mampuslah kami pengembang ini, akan banyak kami yang gulung tikar karena tidak lagi punya modal. Apalagi untuk membayar cicilan pinjaman ke bank setiap bulan, dan membayar lain-lainnya," ucap Wakil Ketua Bidang Rumah Sejahtera Tapak, Deni Surya.

Halaman
12
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved