LPSK tak Bisa Lindungi Saksi dan Ahli Prabowo di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo Sandi Surati Hakim MK

“Mungkin kalau itu yang melakukan adalah mahkamah, maka LPSK akan punya potensi untuk menindaklanjutinya,” ujar Bambang.

LPSK tak Bisa Lindungi Saksi dan Ahli Prabowo di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo Sandi Surati Hakim MK
KOMPAS.com/Fabian Januarius Kuwado
LPSK tak Bisa Lindungi Saksi dan Ahli Prabowo di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo Sandi Surati Hakim MK . Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Sabtu (15/6/2019) sore, mendatangi kantor LPSK, Jakarta Timur. 

LPSK tak Bisa Lindungi Saksi dan Ahli Prabowo di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo Sandi Surati Hakim MK

TRIBUN-MEDAN.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) tidak bisa memenuhi permohonan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Diketahui, tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga meminta LPSK untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan ahli mereka dalam persidangan perselisihan suara pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu dikemukakan langsung oleh sejumlah komisioner LPSK kepada tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga yang mendatangi LPSK, Sabtu (15/6/2019) sore.

“Dalam diskusi tadi, memang tim kuasa hukum 02 mengetahui dan menyadari betul keterbatasan LPSK tentang kewenangannya dalam undang-undang,” ujar juru bicara LPSK Rully Novian kepada wartawan di kantornya, Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu malam.

Berdasarkan peraturan perundangan, LPSK berwenang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam kategori pidana saja, bukan spesifik mengenai perselisihan sengketa suara Pemilu.

Meski demikian, lima dari tujuh komisioner LPSK memberikan saran apa yang harus dilakukan tim kuasa hukum 02 agar keinginannya untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan ahlinya di persidangan dapat terwujud.

Rully menambahkan, sarannya itu juga harus dikoordinasikan tim kuasa hukum 02 dengan hakim MK dan juga harus disetujui.

“Kita sudah memberikan beberapa catatan kepada tim PH. Tentunya diskusi ini harus dikoordinasikan kepada MK sebagai penyelenggara sidang perselisihan hasil pemilihan umum,” ujar Rully.

Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menyadari, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak bisa memberi perlindungan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi ( MK) atas alasan terbentur undang-undang.

Halaman
1234
Editor: Tariden Turnip
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved