LPSK tak Bisa Lindungi Saksi dan Ahli Prabowo di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo Sandi Surati Hakim MK

“Mungkin kalau itu yang melakukan adalah mahkamah, maka LPSK akan punya potensi untuk menindaklanjutinya,” ujar Bambang.

LPSK tak Bisa Lindungi Saksi dan Ahli Prabowo di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo Sandi Surati Hakim MK
KOMPAS.com/Fabian Januarius Kuwado
LPSK tak Bisa Lindungi Saksi dan Ahli Prabowo di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo Sandi Surati Hakim MK . Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Sabtu (15/6/2019) sore, mendatangi kantor LPSK, Jakarta Timur. 

“LPSK pernah melakukan berbagai terobosan yang jarang sekali terdengar . Misalnya, proses pemeriksaan dengan telekonferensi, bisa proses pemeriksaan dengan menutup sebagian informasi yang ada pada saksi tersebut untuk melindungi kepentingan saksi itu. Bahkan tadi ada pengalaman, pemeriksaannya dilakukan dengan menggunakan tirai,” ujar Bambang di Kantor LPSK, Jakarta Timur, usai pertemuan.

Namun, Bambang sudah mendapatkan sejumlah masukan dari LPSK mengenai apa yang dapat dilakukan agar keinginannya memberikan perlindungan bagi para saksi dan ahli tersebut dapat diwujudkan.

Bambang dan kawan-kawan pun akan mengirimkan surat kepada MK, meminta agar hakim mahkamah memerintahkan LPSK memberikan perlindungan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

“Berdasarkan saran yang diberikan LPSK, kami memutuskan akan membuat surat kepada MK.

Mudah-mudahan surat ini bisa direspons dan bisa memastikan proses di MK dalam hal pemeriksaan saksi dan ahli betul-betul dibebaskan dari rasa ketakutan,” ujar Bambang, usai berkonsultasi dengan LPSK, Sabtu (15/6/2019) malam.

“Jadi, keterbatasan ini bisa diterobos kalau saja MK memberikan peran strategisnya yang jauh lebih besar. Misalnya, apakah mungkin MK memerintahkan kepada LPSK untuk melindungi saksi dan ahli yang kami ajukan,” lanjut dia.

Menurut mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, kebijakan itu mungkin saja dikeluarkan oleh hakim MK.

Dasarnya, tentu saja hakim MK ingin berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, termasuk pada saat hasilnya dipersoalkan di mahkamah.

“Mungkin kalau itu yang melakukan adalah mahkamah, maka LPSK akan punya potensi untuk menindaklanjutinya,” ujar Bambang.

Dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019 14 Juni lalu di MK, perwakilan Tim Hukum BPN Denny Indrayana menyinggung soal perlindungan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan mereka.

Halaman
1234
Editor: Tariden Turnip
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved