Alexander Putra jadi Kalapas Narkotika Hinai, Pejabat Lama Tugas di Jabatan Fungsional Umum

Sesuai surat keputusan Sekretaris Jendral Kemenkumham, Alexander Putra ditunjuk sebagai kalapas baru. Sedangkan Kalapas lama sudah di kantor wilayah

Alexander Putra jadi Kalapas Narkotika Hinai, Pejabat Lama Tugas di Jabatan Fungsional Umum
Tribun Medan/Risky Cahyadi
Alexander Putra jadi Kalapas Narkotika Hinai, Pejabat Lama Tugas di Jabatan Fungsional Umum. Beberapa motor dibakar saat kerusuhan di Lapas Narkotika Langkat, Kamis (17/5/2019). 

Alexander Putra jadi Kalapas Narkotika Hinai, Pejabat Lama Tugas di Jabatan Fungsional Umum

TRIBUN-MEDAN.com - Kemenkumham Sumut resmi mengganti jabatan Kalapas Narkotika Hinai yang sebelumnya dijabat Bachtiar Sitepu kepada Alexander Putra.

Alexander sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Narkotika Kelas II A Pematang Raya. Hal ini disampaikan, Humas Kanwil Kemenkumham Sumut, Josua Ginting kepada Tribun, beberap waktu lalu.

Ia menyebutkan bahwa Bachtiar bertugas di Kantor Wilayah dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU).

"Sesuai surat keputusan Sekretaris Jendral Kemenkumham, Alexander Putra ditunjuk sebagai kalapas baru. Sedangkan Kalapas lama sudah di kantor wilayah ini, sampai saat ini masih dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU)," ungkapnya.

Dimana, baik Kalapas dan Petugas Lapas (sipir) berinisial AT yang diduga menjadi buntut kerusuhan akan dilakukan pembinaan.

Baca: Viral Video Mesum di Kelas ‘Jangan Nyalakan Blitz’, Keluarga Siswi Malu dan Akhirnya Mengungsi

Baca: Oknum Polisi Disebut Keluarkan Pistol Gara-gara Ribut Soal Parkir, Ini Identitasnya. .

Baca: Aldino Herdianto Tak Sabar Bentrok Kontra PSPS Riau, Punya Target Bikin Gol di Kandang Lawan

Bahkan Josua menyebutkan apabila nantinya Kalapas maupun sipir yang terbukti bersalah dalam penyebab kerusahan akan ditindak tegas dengan Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010.

""Sudah, sudah ada disini sipir tersebut (AT). Mereka dalam pembinaan di kantor wilayah. Kalau nanti dia terbukti melakukan kesalahan pasti akan ditindak sesuai PP 53. Pokoknya semua yang terbukti melanggar, tidak terkecuali Kalapas. Kalau yang paling tegas di PP 53 ya jelas pemecatan," jelas Josua.

Baca: Kapolda Sumut Bersilaturahmi ke Kuil Gurdwara Sri Guru Arjun Devji, Tokoh Punjabi Dukung Penuh Polri

Baca: VIDEO: Ayo Ajak Anak Bermain ke Taman Balita, Banyak Wahana dan Beragam Burung. .

Baca: Bank Syariah Mandiri Berharap Kasus Karyawatinya yang Meninggal Segera Terungkap

"Tapi apakah itu hukumannya kitakan belum tahu. Pemberhentian dengan tidak hormat. Itu yang paling berat diantara berat pemberhentian ASN dengan tidak hormat," tambahnya.

Untuk menilai bersalah tidaknya baik Kalapas dan Sipir dilakukan secara berjenjang dari Kanwil Sumut hingga kantor pusat. "Yang menilai itu berjenjang dari kantor wiliyah ke kantor kemenkumham," cetusnya.

Halaman
123
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved