Polri Disebut Punya Tim Buzzer Menangkan 01, Ada 100 Anggota Setiap Polres, Ini Kata Brigjen Dedi

TRIBUN MEDAN.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masuk menjadi bagian dari materi gugatan yang diajukan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019) lalu.

Tim hukum BPN menyebut Polri membentuk tim buzzer di media sosial untuk memenangkan paslon 01 Jokowi-Amin.

Tudiangan itu dibantah oleh Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Minggu (16/6/2019).

Dedi pun mempersilakan tim hukum BPN membuktikannya di persidangan MK.

Baca: Toko Emas Dirampok, Kerugian Mencapai Rp 1,6 Miliar, AKSI PELAKU TEREKAM CCTV. .

Baca: Kronologi Lengkap Suami yang Gadaikan Istri Senilai Rp 250 Juta, Ikhwal Terkuak dan Pengakuan Istri

Baca: Kivlan Zen Sakit Gigi Saat Diperiksa soal Uang 150 Ribu Dolar Singapura dari Politikus Habil Marati

Ia mengatakan, selama ini Polri netral dan dilarang menjalankan politik praktis sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada.

"Jadi silakan dibuktikan saja saat persidangan. Karena itu masuk pokok perkara yang akan dikaji oleh dewan hakim MK. Polri sesuai UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian adalah netral dan tidak terlibat politik praktis, sesuai dengan Pasal 28," papar Dedi, Minggu.

Selain membantah tudingan tersebut, ia memastikan tudingan itu akan sulit dibuktikan di persidangan.

"Ya betul, kami membantah tudingan itu karena selama ini Polri netral, mengacu UU Nomor 2 Tahun 2002," tegas Dedi.

Baca: Setya Novanto Ketahuan Plesiran, Begini Kronologi Kejadian Versi Ditjen PAS

Baca: Kecelakaan Tunggal di Inti Kota Medan, Kijang Inova Reborn Hancur Lebur. .

Sebelumnya kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak netral di Pilpres 2019.

Hal ini dianggap sebagai bentuk kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).