BPODT dan Masyarakat Adat Sigapiton Masih Bergumul Sengketa Lahan

Pejabat Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) tidak menghargai Warga selaku Masyarakat Dusun Sileang-leang (Keturunan Oppu Ondol Butarbutar).

BPODT dan Masyarakat Adat Sigapiton Masih Bergumul Sengketa Lahan
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Rumah warga di Dusun Sileang-leang, Kecamatan Ajibata, Tobasa yang bersengketa dengan BPODT. 

TRIBUN-MEDAN.COM, SIGAPITON- Warga Sigapiton Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir merasa terusik serta resah adanya surat edaran yang tertempel pada dinding rumah mereka, Senin (17/6/2018).

Warga Masyarakat Adat Sigapiton Togi Mangatas Butarbutar menilai, Pejabat Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) tidak menghargai Warga selaku Masyarakat Dusun Sileang-leang (Keturunan Oppu Ondol Butarbutar).
 

"Kami Masyarakat selaku pemilik tanah dituding sebagai penghuni liar atau ilegal.

Kami miris dan sedih lihat fakta dan kenyataan pahit ini. Kebijakan pemerintah pusat ini jelas-jelas telah mencoreng program pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi yang kita agung-agungkan pro rakyat,"ujarnya.
 

Ia beranggapan, BPODT terlalu arogan mengklaim tanah tersebut sebagai milik BPODT sendiri dengan sertifikat HPL.

Kemudian, Togi Mangatas berkeberatan atas isi surat edaran BPODT.
 

Surat tersebut tertanggal 10 Juni 2019 ditanda tangani langsung Direktur BPODT Arie Prasetyo dan tertempel di rumah warga. Hal itu kata Togi seakan meneror warga untuk membongkar rumah tempat tinggal yang berada disekitar zona HPL. 

Menurutnya, surat edaran itu ditempel tanpa sepengtahuan warga yang merupakan pemilik rumah. Tentu, ditambahkan Togi atas surat edaran yang ditempel itu seolah-olah mereka adalah ilegal keberadaanya.
 

Togi menambahkan, penerbitan sertifikat HPL  (Hak Pengelolaan) BPODT seluas 279 ha di Sileang-leang di atas tanah adat Marga Butarbutar Sigapiton seluas 120 hektar dipaksakan. "Ini terlalu dipaksakan, sementara persoalan tuntutan status tanah milik masyarakat belum dituntaskan dengan Clean and Clear malah sertifikat tanah atas nama BPODT sudah terbit," jelasnya lagi.
 

Togi juga membeberkan persoalan lain. Selain surat edaran yang tertempel belakakgan, pihak BPODT juga katanya meparang pihak PLN untuk pemasangan listrik ke rumah rumah masyarakat yang ada di Dusun Sileangleang tanpa persetujuan pihaknya.
 

Halaman
12
Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved