Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Minta Penegak Hukum Hormati Kivlan Zen Purnawirawan TNI Bintang Dua

Ryamizard Ryacudu bahkan meminta aparat penegak hukum untuk menghormati Kivlan Zen sebagai purnawirawan tentara bintang dua.

Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Minta Penegak Hukum Hormati Kivlan Zen Purnawirawan TNI Bintang Dua
KOLASE FOTO/KOMPAS.COM/BBC
Foto Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di saat menjabat sebagai Kepala staf TNI Angkatan Darat (kanan) dan Kivlan Zen. 

Kivlan tengah menjalani penahanan di Rutan POM Jaya, Guntur, Jakarta Selatan, selama 20 hari.

Polisi merilis peran tersangka Kivlan Zen dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal dan pembunuhan berencana terhadap 5 tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Baca: Khabib Nurmagomedov Godain Bocah Fans Barca, Minta Sebut Hala Madrid agar Mau Foto Bareng

Baca: Identitas Lengkap 6 Penumpang Expander dan 3 Innova yang Tewas dalam Kecelakaan Maut di Tol Cipali

Peran Kivlan terungkap dari keterangan para saksi, pelaku, dan sejumlah barang bukti lain.

Pertama, Kivlan diduga berperan memberi perintah kepada tersangka HK alias I dan AZ untuk mencari eksekutor pembunuhan.

Kivlan memberikan uang Rp 150 juta kepada HK alias I untuk membeli beberapa pucuk senjata api.

Setelah mendapatkan 4 senjata api, Kivlan diduga menyuruh HK mencari lagi satu senjata api. Kivlan juga diduga berperan menetapkan target pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.

Baca: INILAH Pesan Tegas Menkeu Sri Mulyani pada PNS di Jajarannya hingga Tanggal Pencairan Gaji ke-13

Baca: Hotman Paris Ungkap Kelebihan dan Kecantikan Elvia Cerolline, Berikan Surprises Pertama pada Billy

Mabes TNI menolak memberikan perlindungan hukum pada terhadap Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein yang terjerat tindak pidana di Kepolisian.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi mengatakan, TNI tidak bisa memberikan perlindungan hukum terhadap Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein karena semua sama di mata hukum.

"Jadi yang harus dicatat adalah, tidak bisa TNI memberikan perlindungan hukum.

Kan semua orang harus sama di mata hukum," ujar Sisriadi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/6/2019).

Halaman
1234
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved