Soal Pelesiran Setya Novanto, Wiranto Sebut Lapas Korupsi di Pulau Terpencil dan Reaksi Ketua DPR

Ia meyakini, penyebab banyaknya narapidana korupsi yang pelesiran lantaran lokasi lapas terlalu dekat dengan pusat kota.

Soal Pelesiran Setya Novanto, Wiranto Sebut Lapas Korupsi di Pulau Terpencil dan Reaksi Ketua DPR
Istimewa
Soal Pelesiran Setya Novanto, Wiranto Sebut Lapas Korupsi di Pulau Terpencil dan Reaksi Ketua DPR . Beredar foto diduga terpidana korupsi KTP elektronik, Setya Novanto sedang berada di toko bangunan bersama sang istri di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (14/6/2019). 

Soal Pelesiran Setya Novanto, Wiranto Sebut Lapas Korupsi di Pulau Terpencil dan Reaksi Ketua DPR 

TRIBUN-MEDAN.com -  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto angkat bicara soal pelesiran mantan Ketua DPR Setya Novanto yang menyalahgunakan izin berobat dengan pelesiran ke salah satu toko bangunan di Bandung. 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi III DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) melakukan pembahasan terkait kasus mantan Ketua DPR Setya Novanto yang menyalahgunakan izin berobat dengan pelesiran ke salah satu toko bangunan di Bandung.

"Ya, nanti saya minta dan mendorong Komisi 3 untuk melakukan pembahasan dengan Kementrian Hukuman dan HAM untuk mencari solusi agar tidak terulang kembali," kata Bambang saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Bambang mengatakan, sebenarnya peraturan di Lapas Sukamiskin tempat Setya Novanto ditahan sudah ketat.

Selain itu, kata dia, dalam pembahasan rapat dengan Komisi III selalu membahas peraturan tersebut.

"Sekarang tinggal bagaimana aturan itu diterapkan secara adil, karena jangan melihat narapidana itu sebagai seseorang yang dihabisi, mereka yang disana orang-orang yang sedang dibina oleh negara untuk kembali ke jalan yang benar," ujarnya.

Selanjutnya, saat ditanya beberapa kali Setya Novanto terlihat pelesiran selama ditahan karena kasus korupsi E-KTP membuat banyak pihak mempertanyakan tugas Kementerian Hukum dan HAM yaitu Yassona Laoly.

Menurut Bambang, terlalu jauh jika Yassona Laoly diminta mundur dari posisi menteri.

"Terlalu jauh, copot mencopot itu kewenangan presiden," pungkas dia.

Halaman
1234
Editor: Tariden Turnip
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved