Gerindra Tegur Gubernur Anies soal Penerbitan IMB untuk 932 Gedung di Pulau Reklamasi

Fraksi Gerindra Tegur Anies Baswedan setelah Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi tanpa Ada Perda

Gerindra Tegur Gubernur Anies soal Penerbitan IMB untuk 932 Gedung di Pulau Reklamasi
TOTOK WIJAYANTO/Kompas
Saat pengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015) lalu. Pembangunan ini sempat disegel Gubernur Anies Baswedan. Kini, kembali diterbitkan IMB untuk ratusan bangunan di lokasi tersebut 

Ashraf mengatakan, kajian akan melibatkan ahli hukum dan anggota DPRD.

Komisi A yang mengurus pemerintahan, Komisi B yang mengurus perekonomian, serta Komisi D yang mengurus pembangunan akan dipanggil juga.

"Nanti satu Minggu kita akan tahu, pendapat Golkar ke mana," ujar Ashraf Ali.

Fraksi Demokrat-PAN juga berencana melakukan kajian.

Penasihat Fraksi Demokrat-PAN, Santoso, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk menjelaskan penerbitan IMB.

"Saya tugaskan Fraksi Demokrat untuk lakukan semacam kerja politik melalui komisi yang ada di DPRD. Jadi kita dengarkan dulu apa. Terbitnya IMB apa sih, latar belakang ini, kalau salah, ya kita akan lakukan sikap. Kita tak terburu-buru," ujar Santoso.

Selain itu, Santoso mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil sikap terkait reklamasi.

Sebab, DKI belum menjelaskan terbuka ke DPRD.

"Masih simpang siur. Karena informasi kan dari media sosial kan, kita enggak mau kerja dua kali.

Kita enggak mau buruk sangka. Kalau pemerintah salah, ya kita yang paling kenceng kritisi.

Siap-siap saja eksekutif kalau salah, dapat koreksi dapat warning kerasa dari Demokrat," kata dia.

Penampakan Pulau G dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau G adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

Penampakan Pulau G dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau G adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.(Kompas.com/Alsadad Rudi)

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya tak membutuhkan peraturan daerah ( perda) untuk melegalkan pembangunan di pulau reklamasi.

Menurut dia, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tak terkait pembangunan di pulau reklamasi.

"RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Menurut dia, dasar hukum yang dibutuhkan cukup dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E.

Pergub itu ditandatangani mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

"Pegangannya sampai sementara pergub itu," ujarnya.

Soal masa berlaku pergub, kata Saefullah, pihaknya saat ini tengah merevisi Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

RDTR baru bakal segera diajukan ke DPRD DKI.

Selain itu, RZWP3K juga tengah direvisi dan bakal segera dibahas di DPRD.

"Sudah masuk tinggal tunggu pembahasan," kata Saefullah.

Saefullah mengatakan, empat pulau reklamasi yang sudah telanjur berdiri tak akan dianggap sebagai pulau.

Keempatnya akan dianggap sebagai pantai.

"Tidak ada lagi konsep pulau, jadi konsepnya pantai, bagian dari daratan, termasuk yang di perluasan (seperti) Pantai Ancol," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/6/2019).

Dampaknya, kata Saefullah, pihaknya tak membutuhkan aturan khusus soal reklamasi.

Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta dicabut dan tak akan diajukan lagi.

"Konsep pulau A, B, C , D sampai K, L, N, O, P itu tidak ada lagi," ujar dia.

Pada 2017 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Dua raperda itu sedianya dibahas di DPRD DKI.

Setelah dicabut dan diperbaiki DKI, nasib kedua raperda tak terdengar lagi. (*)

Artikel ini dikompilasi dari Kompas.com dengan judul "Belum Ada Perdanya, Gerindra DKI Larang Pembangunan di Pulau Reklamasi", ''DKI Tak Butuh Perda untuk Legalkan Pembangunan di Pulau Reklamasi", "Sekda DKI: Pulau Reklamasi Bagian dari Daratan Jakarta", "DPRD DKI Kaji Penerbitan IMB Pulau Reklamasi"

Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved