Sidang Paripurna Pertanggungjawaban APBD Dairi Tahun 2018, Dewan Soroti Silpa Lebih Rp 87 M

Pada nota jawaban bupati, hanya diterangkan bahwa besaran dana Silpa tersebut benar sesuai hasil audit BPK dan menjadi penerimaan daerah.

Sidang Paripurna Pertanggungjawaban APBD Dairi Tahun 2018, Dewan Soroti Silpa Lebih Rp 87 M
TRIBUN MEDAN/DOHU LASE
Suasana sidang paripurna pembacaan nota jawaban Bupati Dairi atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Bupati Dairi tentang pertanggungjawaban APBD 2018 di ruang sidang Kantor DPRD Dairi, Selasa (18/6/2019). (TRIBUN MEDAN / DOHU LASE) 

TRIBUN-MEDAN.COM, DAIRI - Dalam sidang paripurna DPRD Dairi, Selasa (18/6/2019), dua anggota dewan, yakni Nasib Marudur Sihombing dan Delphi Masdiana Ujung menyoalkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada APBD tahun 2018 sebesar Rp87 miliar lebih.

Sayangnya, pada nota jawaban bupati, hanya diterangkan bahwa besaran dana Silpa tersebut benar sesuai hasil audit BPK dan menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran 2019, serta dipergunakan untuk biaya belanja daerah.

Sebelumnya sempat terjadi tarik-ulur antara pimpinan dengan para peserta sidang. Beberapa anggota dewan meminta pimpinan sidang untuk mengundur waktu sidang ke esok hari, disebabkan bupati dan wakil bupati tidak hadir.

Nota jawaban bupati malah dibacakan oleh Sekda, Sebastianus Tinambunan.

"Saya rasa, bagaikan tidak ada harga kami anggota DPRD. Kalau Bupati berhalangan, kan wakil bupati ada. Kalau memang mereka berdua berhalangan, kan bisa diskors saja. Besok dilanjutkan," ucap anggota dewan Rade Simamora.

"Kami tidak setuju, sebab kurang yakin apakah sekda bisa menjelaskan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari kami seputar nota jawaban bupati," timpal Charles Tamba, anggota dewan lainnya

Ketua DPRD Dairi selaku pimpinan sidang paripurna, Sabam Sibarani menjelaskan, Bupati Dairi Eddy Berutu sedang kedatangan tamu dari kementerian, sehingga tidak bisa hadir.

Sementara, Wakil Bupati Jimmy Sihombing sedang dinas luar daerah.

Wakil Ketua DPRD Dairi Benpa Hisar Nababan menambahkan, awalnya mereka juga sempat menolak lantaran hal itu menyangkut wibawa mereka ke depan. Namun, setelah mengetahui situasi dan kondisi, mereka legawa.

"Sebenarnya Pak Sabam tak mau memimpin rapat ini, karena baik bupati, maupun wakil bupati, tak hadir. Namun, kami akhirnya mengerti setelah mengetahui situasi dan kondisi," ujar Benpa.

Selanjutnya, terkait nota jawaban bupati yang dibacakan sekda, beberapa anggota dewan menyampaikan interupsi. Di antaranya, Nasib Marudur Sihombing.

Ia menyalahkan pihak eksekutif yang tak mampu menyerap anggaran secara maksimal, sehingga menimbulkan silpa cukup besar.

(cr16/tribun-medan.com)

Penulis: Dohu Lase
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved