DKI Terancam Kehilangan Rp 100 Triliun dari Pulau Reklamasi, Ahok Ungkap Kejanggalan Kebijakan Anies

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

DKI Terancam Kehilangan Rp 100 Triliun dari Pulau Reklamasi, Ahok Ungkap Kejanggalan Kebijakan Anies
TRIBUNNEWS.COM
Anies dan Ahok. (TRIBUNNEWS.COM) 

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah Provinsi DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Jenderal Purn Ryamizard Bantu Mayjen Purn Kivlan Zen: Pertimbangkan Jasa Kivlan Zen di TNI

Detik-detik Turbulensi Hebat hingga Pramugari Terlempar ke Langit-langit Pesawat, TONTON VIDEO. .

DKI Terancam Kehilangan Rp 100 Triliun dari Pulau Reklamasi, Ahok Ungkap Kejanggalan Kebijakan Anies

RESMI, Samsung Rilis Galaxy A50, Bandingkan Spesifikasi dan Harga HP A60, A70, Keunggulan Ponsel

1 Saksi Prabowo-Sandi Hadir di Sidang MK Berstatus Tahanan Kota, Kuasa Hukum BW Baru Mengetahui

Makan Gaji Buta, Guru SD Demseria Oyong dan Berulangkali Seka Air Mata usai Dijemput Paksa Jaksa

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau  reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB tersebut, mengaku tak ingin ketidaksukaannya terhadap reklamasi membuatnya berlaku tidak adil kepada pengembang.

Ia mengaku bisa saja menghancurkan pulau reklamasi beserta bangunannya. Namun, ia tak mau melakukannya.

"Ya, jika saya sekadar mencari pujian, tampil heroik, dan bisa dicitrakan sebagai penghancur raksasa bisnis, maka bongkar saja semua bangunan di atas lahan hasil reklamasi itu. Di mana-mana akan disambut dengan tepuk tangan. Secara politik itu akan dahsyat," ujar Anies melalui siaran pers, Rabu (19/6/2019).

Namun, jika itu dilakukan, menurut Anies, tatanan hukum dan kepercayaan publik juga akan rusak.

Anies mengatakan, sebagai pejabat negara, ia bertugas menjaga tatanan hukum. Ia tak bisa sembarangan melampiaskan amarah.

Halaman
1234
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved