Yusril Ihza Mahendra Angkat Bicara Tim Hukum Prabowo-Sandi Gunakan Kata 'Indikasi' dan 'Patut Diduga

Yusril Ihza Mahendra Angkat Bicara Tim Hukum Prabowo-Sandi Gunakan Kata 'Indikasi' dan 'Patut Diduga

Yusril Ihza Mahendra Angkat Bicara Tim Hukum Prabowo-Sandi Gunakan Kata 'Indikasi' dan 'Patut Diduga
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Yusril Ihza Mahendra Angkat Bicara Tim Hukum Prabowo-Sandi Gunakan Kata 'Indikasi' dan 'Patut Diduga 

TRIBUN-MEDAN.com - Yusril Ihza Mahendra Angkat Bicara Tim Hukum Prabowo-Sandi Gunakan Kata 'Indikasi' dan 'Patut Diduga.

//

Ketua Tim Hukum kubu Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra, menyebut Denny Indrayana menggunakan kata ‘indikasi’ dan ‘patut diduga’ saat membacakan permohonan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 41 kali.

Baca: CPNS 2019 TERBARU: Batas Usia Pelamar, Persyaratan Lain dan Cara Mengikuti Pendaftaran,CEK BKN.GO.ID

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Arsul Sani (kiri) bersama kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra (tengah) dan Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Juri Ardiantoro (kanan) berkonsultasi dengan petugas di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (27/5/2019).
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Arsul Sani (kiri) bersama kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra (tengah) dan Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Juri Ardiantoro (kanan) berkonsultasi dengan petugas di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (27/5/2019). (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Denny Indrayana merupakan kuasa hukum dari kubu 02 Prabowo-Sandiaga.

Permohonan kubu Prabowo-Sandiaga dibacakan, Jumat (14/6/2019).

“Pak Denny Indrayana banyak menggunakan kata ‘indikasi’ dan ‘patut diduga’ saat membacakan permohonan, ada kira-kira sebanyak 41 saya hitung," kata Yusril Ihza Mahendra di sela persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Baca: Tangisan Ratna Sarumpaet saat Bacakan Nota Pembelaan, Sebut Perbuatan Terbodoh Selama Hidupnya

Yusril Ihza Mahendra pun mengungkapkan makna terkait penggunaan dua kata tersebut.

"Itu menunjukkan permohonan mereka banyak berdasarkan asumsi, padahal pengadilan bicara bukti, bukan asumsi,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut optimis permohonan kubu 02 akan ditolak Mahkamah Konstitusi.

Terutama jika kubu 02 tidak bisa membuktikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) secara kuantitatif.

Halaman
1234
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved