Berjuang di Bawaslu, Seluruh Permohonan Caleg Hanura Ini Ditolak Majelis

Rusmani yang merupakan Caleg dari Partai Hanura meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di enam TPS yang ada di Desa Tanjung Morawa B.

Berjuang di Bawaslu, Seluruh Permohonan Caleg Hanura Ini Ditolak Majelis
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Majelis sidang pemeriksa pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Deliserdang membacakan isi putusan, Kamis (20/6/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com- Majelis sidang pemeriksa pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Deliserdang menolak seluruh permohonan pelapor Rusmani Manurung yang merupakan Calon Anggota Legislatif (Caleg) dapil II Deliserdang pada sidang putusan di kantor Bawaslu di Lubukpakam Kamis, (20/6/2019).

Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis, Asman Siagian dengan anggota Siharlon Simbolon dan M Ali Sitorus.

Rusmani yang merupakan Caleg dari Partai Hanura meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di enam TPS yang ada di Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa.

Majelis berpendapat bahwa dugaan ada warga Kabupaten luar Deliserdang yang ikut memilih di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Tanjung Morawa B tidak dapat dibuktikan.

Dianggap bahwa terlapor I dan II yakni KPU Deliserdang dan PPK Deliserdang sudah sebenarnya menjalankan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada sidang putusan ini Rusmani Manurung hanya diwakilkan oleh penasehat hukumnya, Hawari Hasibuan dan Zulhairil Harahap.

Terhadap putusan yang telah dibacakan keduanya pun mengaku sangat kecewa. Terkait hal ini direncanakan akan diambil upaya selanjutnya yakni melakukan koreksi ke Bawaslu RI.

"Kita sangat kecewa dengan putusan yang baru saja dibacakan karena dari fakta-fakta hukum yang sudah kita buktikan, sama-sama kita lihat ada pelanggaran. Kita sebenarnya berharap Bawaslu ini sebagai penjaga gawang terkait bagaimana menjalankan prinsip-prinsip pemilu yang jujur, bersih tidak tercederai. Tapi hari ini kita lihat sudah tercederai,"ujar Hawari.

Ia berpendapat sesuai fakta persidangan ada orang yang tidak berhak memilih di Desa Tanjung Morawa B karena berasal dari Kabupaten lain. Meski demikian ia menyebut apapun hasilnya ini mereka akan menghormatinya karena ini merupakan bagian dari proses hukum yang memang sudah disediakan perundang-undangan.

"Pastilah kami tidak terima begitu saja, karena sesuai peraturan Bawaslu bagi pihak terlapor dan pelapor ketika tidak terima bisa melakukan upaya koreksi ke Bawaslu RI. Batasnya tiga hari waktu kerja dan ini akan kita pergunakan waktu sebaik mungkin agar kita bisa lakukan koreksi. Keadilan harus ditegakkan,"kata Hawari.

Rusmani Manurung sendiri saat ini masih aktif sebagai anggota DPRD Deliserdang periode 2014-2019. Bahkan ia juga sudah menjabat anggota DPRD mulai dari periode 2009-2014.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved