Haris Azhar Akhirnya Bikin Surat ke Hakim MK, Penolakan Jadi Saksi Tim Hukum Prabowo-Sandi

Haris Azhar Akhirnya Bikin Surat ke Hakim MK, Penolakan Jadi Saksi Tim Hukum Prabowo-Sandi

Haris Azhar Akhirnya Bikin Surat ke Hakim MK, Penolakan Jadi Saksi Tim Hukum Prabowo-Sandi
KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA
Haris Azhar Akhirnya Bikin Surat ke Hakim MK, Penolakan Jadi Saksi Tim Hukum Prabowo-Sandi. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Haris Azhar Akhirnya Bikin Surat ke Hakim MK, Penolakan Jadi Saksi Tim Hukum Prabowo-Sandi.

//

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menolak untuk menjadi saksi yang diajukan oleh Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca: Zenfone Terbaru: Bandingkan Asus Zenfone 6Z dengan OnePlus 7, Harga, Kamera, RAM dan Spesifikasi

Haris Azhar Akhirnya Bikin Surat ke Hakim MK, Penolakan Jadi Saksi Tim Hukum Prabowo-Sandi
Haris Azhar Akhirnya Bikin Surat ke Hakim MK, Penolakan Jadi Saksi Tim Hukum Prabowo-Sandi (Warta Kota/henry lopulalan)

Penolakan tersebut ia sampaikan dalam sebuah surat yang ditujukan ke Majelis Hakim MK tertanggal 19 Juni 2019.

Haris mengakui bahwa dirinya memang sempat memberikan bantukan hukum terhadap AKP Sulman Aziz terkait adanya dugaan perintah dari Kapolres Garut untuk melakukan penggalangan dukungan bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dalam keterangannya kepada Haris, AKP Sulman Aziz menyampaikan data-data pemetaan wilayah dan nama-nama anggota polisi yang diarahkan untuk menggalang dukungan.

Namun hal itu dilakukan berdasarkan profesi Haris sebagai advokat.

"Berkaitan dengan adanya bantuan hukum saya kepada Bapak AKP Sulman Aziz, semata-mata berbasis pada profesi advokat yang selama ini saya jalani," ujar Haris dalam suratnya itu.

Haris juga menekankan pekerjaannya itu dilakukan berdasarkan pada hasil kerja advokasi, kecocokan fakta atas dugaan yang terjadi dan nilai-nilai profesionalitas dan netralitas Polri.

Ia pun menegaskan bahwa dirinya masih menjadi bagian dari masyarakat sipil yang menuntut akuntabilitas pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Halaman
1234
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved