Pemkab Karo Ajukan Kebutuhan 292 ASN untuk Tahun 2019, Terdiri Dari CPNS dan PPPK

Dari jumlah tersebut di antaranya akan ditempatkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemkab Karo Ajukan Kebutuhan 292 ASN untuk Tahun 2019, Terdiri Dari CPNS dan PPPK
TRIBUN MEDAN/M NASRUL
Sekretaris BKD Pemkab Karo Teopilus Tarigan 

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Pemerintah Kabupaten Karo diketahui telah mengajukan permohonan penambahan Aparatur Sipil Negara untuk tahun 2019 ini.

Pengajuan ini, sesuai dengan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang pengadaan ASN.

Menurut keterangan dari Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Karo Teopilus Tarigan, untuk tahun 2019 ini pihaknya mengajukan tenaga tambahan sebanyak 292 orang.

Dirinya menyebutkan, dari jumlah tersebut di antaranya akan di tempatkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Untuk pengadaan petugas PPPK tahap sekarang kita masih pada proses pengajuan sesuai dengan analis kebutuhan kita. Tapi nanti yang disetujui oleh Men-PAN kita belum tau berapa. Sesuai dengan ketentuannya, alokasi pengadaan ASN kali ini 30 persen untuk CPNS sebanyak 88 orang, dan 70 persen untuk PPPK sebanyak 204 orang," ujar Teo, Kamis (20/6/2019).

Teo menjelaskan, jumlah yang mereka ajukan ini sesuai dengan jumlah ASN yang akan pensiun pada tahun 2019 ini. Dirinya menyebutkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Men-PAN kepada seluruh daerah agar menerapkan azaz zero growth.

Dirinya menyebutkan, maksud dari azaz tersebut adalah berapa banyak pegawai yang pensiun, sejumlah itu pula lah yang akan diusulkan pada usulan tahun ini.

"Jadi yang kita usulkan itu hanya sejumlah yang pensiun. Nanti dari total kebutuhan kita, akan dibagi alokasinya baik ke CPNS dan PPPK sesuai dengan ketentuannya," katanya.

Teo menjelaskan, untuk pengadaan ASN tahun ini dirinya belum bisa memastikan syarat dan ketentuan teknis apa saja yang harus dipenuhi. Namun, dirinya menyebutkan sesuai dengan ketentuannya syarat antara CPNS dan PPPK jelas berbeda. Dirinya juga mengatakan, formasi untuk keduanya juga belum diketahui, karena masih pada proses pengajuan.

"Kalau untuk PPPK tahap satu kemarin, dari Men-PAN sudah ditentukan untuk Karo itu diisi jabatan guru dan penyuluh pertanian. Untuk tahun ini kta belum tau alokasinya jabatan apa saja yang diberikan kepada kita. Tapi kalau CPNS sepertinya hampir sama pengadaannya dengan yang kemarin," ucapnya.

Saat ditanya perihal perbedaan antara keduanya, Teo menjelaskan secara prinsip yang paling berbeda adalah terkait masa kerja. Karena PNS adalah ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sampai dengan batas usia pensiun. Namun untuk PPPK, masa kerjanya menggunakan sistem kontrak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

"Kalau terkait manajemen selama dia aktif sebenarnya hampir sama, sama-sama berhak untuk pengembangan karir, peningkatan kompetensi, dan hak kepegawaian terkait penghasilan. Salah satu yang membedakannya terkait dengan hak pensiun, kalau PPPK hanya mendapat jaminan kecelakaan kerja dan kematian tanpa pensiun," pungkasnya.

(cr4/tribun-medan.com) 

Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved