Pengembang Rumah Subsidi di Sumut Terancam 'Gulung Tikar'

Di Apersi Sumut, kami ada 187 pengembang dan hampir 99 persennya membangun rumah subsidi program Jokowi," kata Irwan.

Pengembang Rumah Subsidi di Sumut Terancam 'Gulung Tikar'
Tribun Medan/Natalin Sinaga
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumatera Utara (Sumut) Irwan Ray di Kantor Rumah Pondok Jalan Nusantara, Medan. Developer di Sumut resah dengan mendadak habisnya kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dari Bank Tabungan Negara (BTN) selaku bank penyalur terbesar KPR Subsidi untuk Program Sejuta Rumah tahun 2019 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. 

TRIBUN-MEDAN.com-Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumatera Utara (Sumut) Irwan Ray mengatakan, ratusan pengembang atau developer di Sumut resah karena kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dari Bank Tabungan Negara (BTN) mendadak habis.

BTN adalah bank penyalur terbesar KPR Subsidi untuk Program Sejuta Rumah tahun 2019 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Di Apersi Sumut, kami ada 187 pengembang dan hampir 99 persennya membangun rumah subsidi program Jokowi. Masalahnya saat ini, kuota untuk program tersebut habis dalam kurun waktu satu tahun. Padahal ini baru semester pertama tapi sudah habis. Pengembang kita, anggota Apersi yang sudah membangun rumahnya, sudah ada konsumennya enggak bisa akad kredit karena kuotanya habis," ujar Irwan di Kantor Rumah Pondok Jalan Nusantara, Medan, Senin, (24/06/2019).

Irwan menjelaskan hal ini akan berdampak kepada masyarakat kecil yang seharusnya dapat rumah jadi tidak bisa dapat rumah. Selain itu juga berdampak bagi pengembang yang tidak bisa membayar pinjamannya ke bank karena tidak bisa akad kredit.

"Dalam satu rumah kita ini dibuat oleh lima orang dan Apersi, setiap tahun membangun 7.000 unit rumah. Maka dikali lima tenaga kerja, jadi sudah berapa tenaga kerja yang bakalan kami rumahka, karena program ini dengan tiba-tiba habis. Banyak pengembang kami yang bergabung di Apersi bakalan gulung tikar apabila program rumah subsidi Jokowi ini tidak diteruskan," ucapnya.

Diakui Irwan, 90 persen program ini didukung Bank BTN.

"Di Sumut, Riau, Palembang, Jawa Tengah saat ini kondisinya sudah habis. Jadi kalau Sumut saja itu satu tahun butuh 10 ribu unit rumah yang di KPRkan setiap tahun. Realisasinya saat ini baru 3900 unit sudah habis. Jadi masih kurang 6 ribu unit lagi yang tidak kaver," ungkapnya.

Ia menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU- Pera) pusat, tidak sinkron antara Ditjen Pembiayaan dan 
Ditjen Penyediaan Perumahan untuk tahun ini. Ditjen pembiayaan hanya menyediakan 120 ribu unit untuk FLPP
(Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), dan 40 ribu unit untuk SBB (Subsidi Selisih Bunga).

"Jadi totalnya baru 160 ribu unit, sementara dengan program Jokowi minta satu tahun itu 1 juta unit, dananya disediakan cuma 160 ribu jadi sangat jomplang untuk se-Indonesia program satu juta rumah. Hal ini akan sangat tidak sinkron antara penyediaan dengan serapan backlog kita masih tinggi, kurang lebih 7 juta unit. Sementara, asosiasi yang ada di Sumut hanya bisa pasok 11 ribu rumah pertahun," kata Irwan.

Ia mengatakan Apersi Sumut akan mendorong Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah kuota KPR Subsidi tahun 2019 untuk Sumut.

Halaman
12
Penulis: Natalin Sinaga
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved