Terapkan Sistem Zonasi, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi: Era Sekolah Favorit Sudah Selesai

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi kembali meminta masyarakat untuk menerima kebijakan sistem zonasi

Alsadad Rudi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi usai menjenguk Zanette Kalila Amaria (13) di RS Kartika, Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu (31/12/2016). Zanette adalah putri dari almarhum Dodi Triono (59), korban pembunuhan di perumahan Pulomas Residence. 

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi kembali meminta masyarakat untuk menerima kebijakan sistem zonasi dalam PPDB 2019.

Muhadjir menegaskan kembali bahwa pemerintah ingin menghapus adanya label sekolah favorit yang berkembang masyarakat.

"Masyarakat ini ada yang memang belum tersosialisasi dan ada yang pura-pura belum tersosialisasi karena dia masih berharap keinginannya bisa terpenuhi. Karena itu saya mohon masyarakat mulai menyadari bahwa namanya era sekolah favorit itu sudah selesai," ujar Muhadjir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2019).

Dengan sistem zonasi ini, tidak ada lagi sekolah yang isinya anak-anak dengan kriteria nilai khusus. Sekolah akan diisi oleh siswa yang lebih heterogen.

"Sekolah favorit yang homogen sudah enggak ada lagi, sekarang relatif heterogen," ujar Muhadjir.

Menurut dia, percuma jika orangtua siswa memaksa anaknya masuk ke sekolah yang diinginkan.

Sebab sekolah yang semula diberi label favorit juga sudah berubah menjadi heterogen.

Pemerintah menerapkan sistem zonasi pada PPDB 2019. Sistem ini mengatur bahwa jarak dari rumah ke sekolah sebagai syarat utama, bukan nilai rapor dan ujian nasional.

Aturan zonasi semula diterapkan pada PPDB 2018 dan akan diperketat lagi pada 2019. Pengetatan aturan itu diperkuat melalui Peraturan Mendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB.

Minta Buka Pengaduan PPDB

Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) telah meminta kepada dinas pendidikan untuk membuka unit pelayanan pengaduan terkait ujian masuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi dan prestasi.

“Kami sudah mengingatkan kepada Dinas Pendidikan untuk membuka unit pelayanan pengaduan tersebut di tempat-tempat pendaftaran,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Kamis (20/6/2019).

Ia menjelaskan, hal tersebut harus dilakukan agar seluruh masyarakat terutama para orangtua yang mendaftarkan anaknya bisa mendapatkan seluruh informasi dan mudah mengakses hal terkait PPDB.

“Buka unit pengaduan di tempat pendaftaran agar seluruh masyarakat mendapatkan infomasi terkait PPDB agar dapat diakes dengan mudah,” jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved