AKHIRNYA Tim UGM Ungkap Penyebab Kematian Ratusan Petugas KPPS dan Usul Libatkan Mahasiswa KKN

AKHIRNYA Tim UGM Ungkap Penyebab Kematian Ratusan Petugas KPPS dan Usul Libatkan Mahasiswa KKN 

TRIBUN-MEDAN.com - Kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kerap jadi bahan hoaks oleh pihak yang tidak puas pada KPU.

Bahkan beberapa tokoh masyarakat sudah terseret penyebaran hoaks kematian petugas KPPS ini, termasuk Ustaz Rahmat Baequni yang menyebut petugas KPPS meninggal karena diracun

Akhirnya tim peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkap penyebab meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Berdasarkan kajian yang dilakukan tim peneliti, tidak ditemukan adanya racun yang menyebabkan meninggalnya KPPS.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukan bahwa KPPS meninggal disebabkan karena sejumlah penyakit.

"Data kami menunjukan bahwa semua yang meninggal itu disebabkan oleh penyebab natural.

Semuanya disebabkan oleh problem kardiovaskuler, entah jantung, stroke atau gabungan dari jantung dan stroke," kata Koordinator Peneliti UGM, Abdul Gaffar Karim di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

"Kami sama sekali tak menemukan indikasi misalnya diracun atau sebab-sebab lain yang lebih ekstrim," sambungnya.

Baca: Buntut Felix Siauw Ceramah di Balai Kota Jakarta, Banser Demo Pemprov DKI, Felix Ungkap Fakta Ini

Baca: Lama Buron, Mindo Mantan Perwira Polri Berpangkat AKBP Otak Pembunuhan Istri, Ditangkap

Baca: Sekda Perintahkan Camat Haranggaol Pungut Lagi Sampah yang Dibuang ke Danau Toba

Selain itu, berdasarkan hasil otopsi verbal yang dilakukan tim peneliti, ditemukan bahwa rata-rata beban kerja petugas KPPS sangat tinggi.

Tidak hanya selama hari pemungutan suara, tetapi juga sebelum dan sesudahnya.

Tim peneliti juga menemukan adanya kendala terkait bimtek, logistik dan kesehatan masing-masing KPPS.

Sehingga, menurut Gaffar, bisa dikatakan bahwa dampak beban kerja yang terlalu tinggi dan riwayat penyakit yang diderita KPPS sebelumnya menjadi penyebab atau meningkatkan risiko terjadinya kematian dan sakitnya petugas KPPS.

Ditambah lagi dengan lemahnya manajemen risiko di lapangan yang menyebabkan sakitnya petugas KPPS tidak tertangani dengan baik sehingga menyebabkan kematian.

Baca: Istri Mengaku Selingkuh dengan Tetangga, Bintil Emosi dan Bacok Badak

Baca: Penampakan Rahmadsyah Saksi Prabowo Dijebloskan ke Penjara, Langgar Status Tahanan Kota

Baca: Buntut Istri Berutang, Suami Tega Menghabisi Nyawa Anak Bungsu yang Berumur 2 Tahun

"Jadi temuan kami, (KPPS) yang tidak ada penyakit dan misalnya bisa menghandle tekanan-tekanan dengan baik, itu mereka tidak mengalami peristiwa (kematian dan sakit)," ujarnya.

Tim peneliti UGM mengungkap, meninggalnya petugas KPPS tidak hanya disebabkan karena sakit, tetapi juga karena faktor psikologis.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa tuntutan dan keterlibatan petugas KPPS sangat tinggi sehingga menyebabkan kelelahan yang berujung pada sakit atau bahkan kematian.

"Mereka merasakan, menilai, tuntutan untuk mengerjakan tugas sebagai petugas pemilu di lapangan berat, tinggi," kata Peneliti Fakultas Psikologi UGM Faturcohman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

"Tuntutannya tinggi, keterlibatannya tinggi, sehingga secara psikologis juga muncul kelelahan di atas rata-rata," ujar Faturochman.

Tim peneliti UGM menemukan, petugas KPPS yang memiliki multiple morbidity (pernah mengalami sakit secara berulang) lebih rentan mengalami sakit dalam mengikuti proses penyelenggaraan pemilu.

Baca: Kades Korupsi Dana Desa Rp 878 Juta, ternyata Anggota DPRD juga Kecipratan, Begini Modusnya

Baca: Kerap Disebut Ibunya Jelek, Model Ini Balas Dendam, 300 Kali Operasi, Ini Perubahan Wajahnya!

Sakit yang dialami petugas KPPS itu bisa saja kambuh ketika penyelenggaraan pemilu, bahkan berujung pada kematian.

Hal ini menjadi salah satu penelitian yang diungkap oleh tim peneliti UGM mengenai penyebab meninggalnya KPPS, yang disampaikan KPU.

"Yang kami temukan sementara adalah bahwa petugas dengan multiple morbidity yaitu sakit yang lebih dari satu kali, itu lebih rentan untuk mengalami kesakitan dan meninggal pasca pemilu," kata Gaffar.

Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa seluruh petugas KPPS yang sakit memiliki kecenderungan multiple morbidity.

Oleh karena hal tersebut, tim peneliti merekomendasikan KPU untuk tak menugaskan petugas KPPS yang memiliki multiple morbidity pada jabatan yang krusial.

Sebab, mereka lebih berisiko untuk mengalami sakit kambuhan.

"Jadi kalau pun sulit untuk menemukan yang seratus persen sehat, kita harapkan orang yang seminimal mungkin memiliki riwayat sakit," ujar Gaffar.

Tim peneliti juga merekomendasikan KPU untuk membekali petugas KPPS dengan keterampilan manajemen risiko yang baik.

Karena, penelitian membuktikan, petugas yang sakit ataupun meninggal memiliki kelemahan dalam menangani stres yang ditimbulkan akibat beban kerja yang tinggi.

"Jadi kalau ada orang yang sakit tidak jelas mau dibawa ke mana, manajemennya seperti apa, sehingga tidak mengerti ditanganinya seperti apa, sehingga menyebabkan meninggal petugas.

Dari KPU adalah perlu ditingkatkan manajemen risiko di garis depan," katanya.

Tim peneliti UGM menyarankan KPU melibatkan mahasiswa sebagai petugas KPPS.

Hal ini untuk menghindari terjadinya kelelahan petugas yang bekerja terlalu lama.

"Salah satu yang kami usulkan adalah memanfaatkan mekanisme KKN (Kelompok Kerja Nyata (KKN) dan magang yang sekarang ada di universitas-universitas untuk menyuplai tenaga Pemilu di lapangan," kata Gaffar.

"Karena yang kami lihat di lapangan, kalau petugas pemilunya itu adalah anak muda, mereka biasanya bekerja lebih efisien dalam waktu lebih singkat," sambungnya.

Menurutnya, pemanfaatan mahasiswa KKN sebagai petugas KPPS bisa dinilai sebagai dukungan civitas akademika terhadap penyelenggaraan pemilu.

Apalagi, dengan memanfaatkan mahasiswa KKN atau magang, bisa memangkas anggaran untuk petugas KPPS.

Meski begitu, Gaffar menyadari bahwa banyak anak muda yang belum punya pengalaman terlibat langsung sebagai petugas.

Oleh karenanya, ia menyarankan adanya mekanisme yang menggabungkan petugas KPPS baru dan petugas yang sudah berpengalaman dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami akan lihat dan bekerja sama dengan KPU untuk memformulasi mencampur antara petugas yang berpengalaman dengan yang baru," ujarnya.

KPU disarankan untuk menjajal usulan tersebut di Pilkada 2020.

Jika dinilai efektif, mekanisme ini bisa dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Untuk diketahui, penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti UGM lintas fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK), dan Fakultas Psikologi.

Penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dari 11.781 TPS yang tersebar di seluruh DIY, tim peneliti melakukan penelitian di 400 TPS.

Adapun dari sekitar 400 petugas KPPS yang meninggal, 12 di antaranya berasal dari DIY.

INI VIDEONYA:

AKHIRNYA Tim UGM Ungkap Penyebab Kematian Ratusan Petugas KPPS dan Usul Libatkan Mahasiswa KKN 

Artikel ini dikompilasi dari Kompas.com dengan judul "UGM Sarankan KPU Tak Rekrut KPPS yang Punya Riwayat Sakit Kambuhan", "KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS", ''UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis", "Penelitian UGM Ungkap Penyebab Kematian Petugas KPPS Bukan Diracun"