DPRD Terima LKPj APBD Dairi 2018, Fraksi PDIP Sarankan Penerima PKH Diberi Stempel

Pengesahan LKPj disampaikan dalam sidang paripurna penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi.

DPRD Terima LKPj APBD Dairi 2018, Fraksi PDIP Sarankan Penerima PKH Diberi Stempel
TRIBUN MEDAN/DOHU LASE
Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani menandatangani dokumen pengesahan LKPj Pelaksanaan APBD Dairi Tahun Anggaran 2018, disaksikan Bupati Dairi Eddy Berutu, Sekdakab Dairi Sebastianus Tinambunan, dan Wakil Ketua DPRD Togar Pasaribu, Selasa (25/6/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM, DAIRI - Enam fraksi di DPRD Dairi menyetujui Rancangan Perda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan APBD Dairi Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Pengesahan LKPj disampaikan dalam sidang paripurna penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi, Selasa (25/6/2019) di Kantor DPRD Dairi.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani didampingi wakilnya, Togar Pasaribu dan dihadiri sejumlah anggota dewan.

Hadir pula Bupati Dairi Eddy Berutu, Sekdakab Dairi Sebastianus Tinambunan, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam pendapat akhir, fraksi PDIP menyarankan Pemkab Dairi untuk mendata dan mengamankan semua aset. Kemudian, soal pemerataan ASN, mendirikan BUMD pariwisata, dan memasang stiker di depan rumah para keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Pemasangan stiker ini untuk mencegah penyaluran PKH tidak tepat sasaran," ujar Halvensius Tondang, anggota DPRD Dairi selaku pembaca pendapat akhir fraksi PDIP hari itu.

Terpantau, Eddy Berutu langsung mengangguk-anggukkan kepalanya sesaat Halvensius selesai mengucapkan saran soal stiker itu.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD Dairi, Carles Ginting saat membacakan laporan hasil rapat banggar mengatakan, realisasi APBD Dairi 2018 sebesar Rp1,080 triliun.

Banggar menyarankan Pemkab Dairi untuk mengamankan aset tanah Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, seluas sekitar 17 ribu meter² yang sekarang sudah beralih fungsi.

Kemudian, Pemkab Dairi mengawasi PT Dairi Prima Mineral (PT DPM), karena telah muncul riak-riak penolakan dari warga sekitar lokasi tambang.

(cr16/tribun-medan.com)

Penulis: Dohu Lase
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved