KPPU Dorong Pemda di Sumut Bentuk Aturan Dukung Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sejak kehadiran KPPU, sudah 175 saran pertimbangan yang diberikan. Saran pertimbangan ini, telah menyelamatkan persaingan sehat dalam berbagai sektor.

KPPU Dorong Pemda di Sumut Bentuk Aturan Dukung Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Tribun Medan/Natalin Sinaga
Foto bersama, Wakil Gubernur Sumatra Utara, Musa Rajekshah (Ijeck), Wakil Ketua KPPU RI, Ukay Kayadi, Anggota KPPU Guntur Saragih dan tim dalam rapat koordinasi tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Hotel Grand Kanaya, Jalan Darussalam, Medan. 

TRIBUN-MEDAN.com-Untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang pelaksanaan pencegahan terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka diadakan rapat koordinasi tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Hotel Grand Kanaya, Jalan Darussalam, Medan Selasa (25/6/2019).

Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur Sumatra Utara, Musa Rajekshah (Ijeck), Wakil Ketua KPPU RI, Ukay Kayadi, caleg DPR RI Ahmad Dolly Kurnia, anggota KPPU Guntur Saragih, Kepala KPPU Kanwil I, Ramli Simanjuntak, dan Akademisi, Prof. Ninggrum Natasya Sirait.

Sejak kehadiran KPPU, sudah 175 saran pertimbangan yang diberikan. Saran pertimbangan ini, telah menyelamatkan persaingan sehat dalam berbagai sektor industri.

Wakil Ketua KPPU RI, Ukay Kayadi mengatakan diantara pertimbangan itu dari sektor ritel yang merupakan sektor kedua yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Dengan kemampuan menyerap sebesar Rp 18,9 juta orang tenaga kerja dan ancaman persaingan usaha di sektor ritel cukup banyak.

"Yakni hilangnya kesempatan berusaha dari para pelaku usaha ritel kecil dan tradisional serta pemasok ritel modern. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya pengaturan tentang equal playing field antara ritel kecil atau tradisional dan pemasok dengan ritel modern yang memiliki kekuatan kapital," ucap Ukay.

Sehingga kata Ukay, dengan mampu melakukan value creation yang lebih baik dan market power yang besar. Diantaranya, permasalahan persaingan tidak sebanding antara pelaku usaha ritel modern dan ritel tradisional.

"Terkait permasalahan ini, KPPU telah melakukan penanganan perkara terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang melibatkan salah satu pelaku usaha jaringan minimarket," ungkapnya.

Ia menjelaskan KPPU juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial.

Dalam kesempatan yang sama, anggota KPPU Guntur Saragih menambahkan perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan.

"Petani rakyat itu memang punya kewajiban dari perkebunan 20 persen. Jadi kita lihat di Sumut, sanksi terbesar, kami akan meminta izinnya ditutup. Sebelumnya akan diberi surat peringatan I , surat peringatan II, kita fokus pada undang-undang," ucapnya.

Ia berharap para peserta mau menjalankan setiap peraturan dan apabila terjadi pelanggaran maka akan tetap ditindak secara tegas.

"Kami siap melakukan advokasi, dan setiap pelanggaran tetap ditindak. Saya yakin Pemprovsu punya perencanaan tentang ini dan tetap harus jalan," katanya.

"Visi misi kita sudah jelas, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kemarin sudah disampaikan dan proses pengerjaan project baru tahun ini dibentuk. Kita harapkan keterlambatan ini tidak menjadi kendala dalam membangun di lapangan," ujar Wakil Gubernur Sumatra Utara, Musa Rajekshah (Ijeck),

Dalam pengerjaan proyek, kata Ijeck, dibutuhkan transparansi dan semua pihak dapat mematuhi peraturan. "Sudah ada aturan baik tender, pengerjaan lapangan dan pengawasan, maka kembali  kepada personil yang membidangi. Kalau memang kita tahu ada bermain-main, apalagi bermain-main dalam hal anggaran kita akan tindak dengan tegas," ucapnya. (nat/tribun-medan.com)

Penulis: Natalin Sinaga
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved