Diakui Presiden Jokowi Banyak Masalah, Ini Alasan Menteri Pendidikan Ngotot Terapkan Sistem Zonasi

Presiden Jokowi tidak menutupi memang banyak permasalahan perlu dievaluasi dari penerapan sistem zonasi di PPDB

TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy, resmikan acara Uji Gelar Pentas Ekspresi Seniman Jalanan di Gedung Kementerian Pendidikan RI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2017). Acara tersebut merupakan panggung musisi jalanan untuk mempromosikan karya-karyanya kepada para pengelola tempat umum. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN 

TRIBUN-MEDAN.com - Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru ( PPDB) 2019 mengalami kendala di beberapa daerah dan memunculkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi tidak menutupi memang banyak permasalahan perlu dievaluasi dari penerapan sistem zonasi di PPDB pada tahun ajaran kali ini dibanding dengan sebelumnya.

Presiden Jokowi mengatakan di lapangan memang banyak masalah harus dievaluasi. 

"Tanyakan pada Menteri Pendidikan. Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan kepada Menteri Pendidikan," kata Jokowi usai menyerahkan 3.200 sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan pihaknya telah melakukan evaluasi dan koordinasi dengan sejumlah pemimpin pemerintah daerah.

Ditemui selepas acara Rapat Koordinasi persiapan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di GedungKemendikbud (21/6/2019), Mendikbud Muhadjir Effendy memberikan sejumlah alasan mengapa Kemendikbud tetap menjalankan PPDB 2019berbasis sistem zonasi:

1. Revisi kuota siswa berprestasi

"Sebetulnya yang dimaksud Bapak Presiden ditinjau bagian-bagian mana yang 'tanda petik' kontroversi. Dan salah satunya kuota untuk siswa berprestasi dari luar zonasi. Yang semula 5 persen, beliau berpesan diperlonggar lah," ujar Muhadjir.

Menanggapai hal tersebut Mendikbud kemudian memperlonggar batasan kuota ini dari semula 5 persen kemudian ditambah mulai dari interval 5 sampai 15 persen.

"Untuk daerah yang sudah pas 5 persen dengan aturan yang lama berjalan terus," ujar Menteri Muhadjir.

2. Tidak semua daerah bermasalah

"Sebetulnya Jawa Timur saja (bermasalah). Kita berdiskusi dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah juga dengan Pak Gandjar Gubernur Jawa Tengah. Saya juga sempat telpon sudah tidak ada masalah dengan Pak Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat," ujar Mendikbud.

"Tidak ada masalah. (PPDB) Jalan terus. Yang sudah lancar biar jalan terus dengan kelancarannya, yang belum lancar mudah-mudahan menjadi lancar dengan revisi itu," tegas Mendikbud.

Menteri Muhadjir juga menceritakan ada pula beberapa daerah yang sudah menjalanlan praktik baik sistem zonasi ini seperti wilayah Kalimantan Utara dan Bali. "Mereka sudah mulai mendata siswa bahkan sebelum PPDB, sehingga saat PPDB dimulai kuota tiap sekolah sudah terpetakan," ceritanya. 

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved