Agenda Pemeriksaan di KPU Deliserdang, Beberapa PPK tak Penuhi Panggilan

Sudah kita lakukan pemanggilan sampai dua kali tapi enggak juga hadir. Seperti PPK Kutalimbaru dan STM Hilir.

Agenda Pemeriksaan di KPU Deliserdang, Beberapa PPK tak Penuhi Panggilan
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
PPK Percut Seituan jalani pemeriksaan oleh KPU Deliserdang, Kamis (28/6/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com- KPU Deliserdang terus menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Badan Adhock terhadap Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) ataupun Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Setelah berjalan selama tiga hari proses sidang pemeriksaan, beberapa PPK diketahui mangkir dari panggilan KPU. Informasi yang dikumpulkan, selain PPK Kutalimbaru, mangkir dari panggilan juga dilakukan oleh PPK STM Hilir.

Ketua KPU Deliserdang, Timo Dahlia Daulay kecewa dengan sikap beberapa PPK ini. Ia berpendapat PPK yang tidak hadir itu seperti tidak ada iktikad baik. Karena masa tugas PPK baru akan berakhir pada akhir bulan ini tidak semestinya hal itu dilakukan.

"Sudah kita lakukan pemanggilan sampai dua kali tapi enggak juga hadir. Seperti PPK Kutalimbaru dan STM Hilir satupun enggak ada yang datang disaat dipanggil. kalau Patumbak Ketuanya saja yang tidak hadir. Ya mungkin mereka tidak hadir karena merasa sudah mau habis itu masa jabatannya, tapi enggak tau jugalah ya," ujar Timo Kamis, (28/6/2019).

Timo menyebut dalam waktu dekat ia dan Komisioner lainnya akan mengadakan rapat pleno untuk mengambil keputusan mengenai apa-apa yang telah dilakukan oleh PPK ataupun PPS. Disebut pada saat satu perkara diperiksa bisa memakan waktu hingga satu harian. Setiap kesempatan mereka selalu memberi ruang kepada PPK ataupun PPS jika ingin menunjukkan bukti. Namun pada saat pelaksanaan setiap ditanya apakah ada hal lain yang akan disampaikan selalu dijawab tidak ada.

"Jadi kita kita tangani itu ada selain PPK STM Hilir, Patumbak dan Kutalimbaru juga ada PPK Percut Seituan, Tanjung Morawa dan Sunggal. Kalau PPS ada yang dari Desa Tembung, Seirotan dan Bandar Khalifah. Mereka kita periksa karena diduga telah melanggar kode etik,"kata Timo.

Ia menyebut kewenangan mereka untuk menggelar sidang kode etik ini sudah tertuang pada Undang Undang nomor 7 tahun 2017 dan PKPU nomor 8 tahun 2019. Disebut karena ketentuan itu KPU ada mendapatkan sebagian kewenangan yang dulunya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Walaupun PPK, PPS dan KPPS dibawah naungan mereka namun Timo menegaskan pihaknya akan menggelar sidang ini secara profesional.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved