Jaresman Sitanggang: Banyak Kecurangan di Deliserdang, Tak Ada yang Diselesaikan

Jaresman Sitanggang, caleg petahana dari Partai Demokrat, mengaku kecewa dengan kinerja Bawaslu.

Jaresman Sitanggang: Banyak Kecurangan di Deliserdang, Tak Ada yang Diselesaikan
Dok. pribadi
Anggota DPRD Deliserdang Jaresman Sitanggang 

TRIBUN-MEDAN.com - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Deliserdang yang mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya sudah pernah membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Deliserdang. Salah satunya adalah Jaresman Sitanggang yang merupakan Caleg nomor urut 1 dapil 6 Deliserdang.

Jaresman Sitanggang, caleg petahana dari Partai Demokrat, mengaku kecewa dengan kinerja Bawaslu. Ia heran mengapa dari sekian banyak dugaan pelanggaran di Kabupaten Deliserdang belum ada yang sampai saat ini dibawa ke ranah pidana.

"Saya heran, begitu banyak kecurangan di Deliserdang ini masa satupun enggak ada yang diselesaikan. Saya masih optimis yang di Bawaslu in,i tapikan kalau seandainya ada surat juga yang dikeluarkan dari Bawaslu makin mantap karena di MK nanti Bawaslu juga akan jadi saksi. Yang di Bawaslu saya mau mempidanakan dulu PPK-nya," kata Jaresman.

Sitanggang mengaku membawa kasus ini ke MK karena merasa dirinya telah dicurangi.

Ia merasa ada suaranya yang hilang dan kemudian berefek kepada calon lain yang suaranya menjadi menggelembung. Disebut kejadian itu terjadi untuk di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Seituan.

Anggota Bawaslu Deliserdang Erina Kartika Sari mengaku siap untuk memberi keterangan sesuai dengan data konkrit dan hasil pengawasan Panwas dan Bawaslu.

Disebut untuk menghadapi gugatan sebagai pemberi keterangan ia nanti akan didampingi oleh Bawaslu Provinsi divisi hukum. Hingga saat ini ia menyebut belum mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan sidang nantinya. Sempat didapatnya informasi bahwa pelaksanaannya akan menggunakan telekonferensi dari Medan.

"Tapi itu belum final apakah dengan telekonfrensi atau seperti apa. Apakah majelisnya di sana, kami di sini. Kalau untuk sidang kode etik sih kami akan tetap melaksanakannya. Meski masa tugas mereka sudah akan berakhir tapi kami tetap bisa nanti mengeluarkan rekomendasi apakah untuk dikemudian hari masih bisa untuk menjadi pengawas atau tidak," kata Erina. (dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved