Ini Alasan Kenapa Elit Potitik Harus Redam Bicara Bagi-bagi Kekuasaan dan Kabinet

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menilai, perlu adanya rekonsiliasi antar-kubu

Ini Alasan Kenapa Elit Potitik Harus Redam Bicara Bagi-bagi Kekuasaan dan Kabinet
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Capres petahanan Joko Widodo saat mendatangi kediaman cawapresnya Kiai Haji Maruf Amin di Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) malam. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin akan menyampaikan pidato terkait hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) di Bandara Halim Perdanakusuma. (KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG) 

TRIBUN-MEDAN.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menilai, perlu adanya rekonsiliasi antar-kubu pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pilpres 2019.

Namun, proses rekonsiliasi tidak boleh diartikan sempit sebatas ajang transaksional atau bagi-bagi kekuasaan.

Ia berharap para elite politik saat ini mengurangi pembicaraan soal pembagian kekuasaan, dan fokus pada penanaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat.

"Di sinilah konsistensi para elite kita untuk, menurut saya, yang bicara soal kursi-kursi (kekuasaan) itu dikurangilah. Tapi bicara soal value itu lebih penting," ujar Titi dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Menurut Titi, saat ini, unsur emosi menjadi elemen yang mendominasi penyebab terbelahnya masyarakat saat ini.

Dengan demikian, ia menilai, rekonsiliasi sosial lebih penting dilakukan daripada rekonsiliasi politik dalam arti sempit.

Pasalnya, keterbelahan di masyarakat akan terus terjadi jika hanya dilakukan sebatas rekonsiliasi politik yang dimaknai sebagai ajang berbagi kekuasaan.

"Jadi emosi itu menjadi elemen yang mendominasi saat ini. Rekonsiliasi politik terlalu sempit kalau cuma dimaknai bagi-bagi kursi karena ini hanya mengulang lagu lama. Ini tantangan besar," kata Titi.

Sebelumnya majelis hakim MK menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf akan ditetapkan sebagai persiden terpilih.

Putusan dibacakan Anwar Usman, Ketua MK yang memimpin sidang di MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019) pukul 21.15 WIB.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Para Elite Politik Diminta Kurangi Bicara soal Bagi-bagi Kekuasaan"

Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved