BKN Ultimatum ASN Pensiun untuk Kembalikan Fasilitas Negara agar Tidak Kena Sanksi Pidana

Dirinya menjelaskan, tidak ada satu pun ASN yang boleh memakai fasilitas negara setelah dirinya dinyatakan pensiun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

BKN Ultimatum ASN Pensiun untuk Kembalikan Fasilitas Negara agar Tidak Kena Sanksi Pidana
TRIBUN MEDAN/ist
BKN Ultimatum ASN Pensiun untuk Kembalikan Fasilitas Negara agar Tidak Kena Sanksi Pidana. Ilustrasi mobil dinas. 

BKN Ultimatum ASN Pensiun untuk Kembalikan Fasilitas Negara agar Tidak Kena Sanksi Pidana

TRIBUN MEDAN.com-Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN tidak ada yang boleh menguasai fasilitas dinas setelah pensiun dari jabatan.

"Kalau ASN pensiun seluruh aset yang diberikan kepadanya harus segera dikembalikan," kata Kepala BKN Regional Provinsi Sumatera Utara, English Nainggolan, melalui sambungan telepon genggam, Senin (1/7/2019).

Dirinya menjelaskan, tidak ada satu pun ASN yang boleh memakai fasilitas negara setelah dirinya dinyatakan pensiun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Sudah pasti semua inventaris perkantoran, begitu pensiun harus kembalikan," jelasnya.

English Nainggolan mengatakan, bukan hanya mobil dinas yang harus dikembalikan tetapi keperluan kantor yang pernah dipakai olehnya saat bekerja.

"Jadi ketika pensiun tidak ada mereka memakai aset pemerintah. Baik itu mobil, laptop, hp dan lain-lain. Semuanya harus dikembalikan," jelasnya.

Baca: PERINTAH Pangdam Mayjen TNI Tiopan Aritonang pada Anggotanya Pascatewasnya Kopda Lucky Prasetyo

Baca: Hari Ulang Tahun ke-429 Medan, Dzulmi Eldin Ajak Warga Medan Satukan Hati

Baca: Kanit Narkoba Meninggal Dunia setelah Bergumul dengan Pengedar Sabsabu, Sempat Mengeluh Dada Sesak

Baca: Gara-gara Unggah Penggalan Film Toy Story 4 di Instastory, Akun Instagram Wanita ini Ditutup

Kemudian, bukan hanya kepada mereka yang sudah pensiun aset harus dikembalikan. Tetapi bagi pejabat yang sudah dinonjobkan juga harus mengembalikan fasilitas kantor, karena tidak lagi mengemban jabatan yang sama.

Dikatakannya, apabila ada pejabat yang sudah pensiun tetapi tetap memakai fasilitas negara, English mengatakan, bisa dikenakan sanksi pidana.

Karena pejabat tersebut bisa masuk dalam ranah hukum penggelapan barang bukan miliknya.

Baca: Wabup Deliserdang HMA Yusuf Siregar Hadiri HUT YONIF 121 Macam Kumbang ke-57

Baca: HMA Yusuf Siregar: Hati-hati dengan Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa

Baca: Colourful Medan Carnival 2019 Meriahkan HUT Kota Medan ke-429

"Sekarang memakai aset negara bisa jadi pidana mereka karena sejenis menggelapkan barang negara," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menarik seluruh mobil dinas DPRD Sumut. Diketahui mobil dinas itu berjumlah 95 unit dengan merek Toyota Kijang Innova

Baca: Dzulmi Eldin Minta Maaf Jika Hajat Masyarakat Kota Medan Belum Terpenuhi

Namun, hingga sampai dengan saat ini puluhan mobil tersebut tidak diketahui kemana pendistribusiannya. Bahkan, lebih parahnya lagi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut tidak mengetahuinya.

"Nantilah dulu ya, kalau mobil dinas itu agak payah datanya," kata Plt Kepala BPKAD Sumut Raja Indra Saleh.

(cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved