Ismail Lubis, Mengembalikan LBH Medan ke Khittah

Saat ini, bersama LBH Medan, Lubis berusaha memperbanyak jejaring advokasi hukum di berbagai daerah di Sumatera Utara.

Ismail Lubis, Mengembalikan LBH Medan ke Khittah
(Tribun-Medan)
Direktur LBH Medan Ismail Lubis 

TRIBUN-MEDAN.com-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sejak berdiri pada 28 Januari 1978 membela kaum terpinggirkan dalam mendapatkan keadilan.

Tugas mulia ini masih tetap mengalir dalam organisasi yang sejak lama menjadi basis perjuangan para aktivis hingga kini di bawah kepemimpinan Ismail Lubis.

Lubis, 32 tahun, mengakui bahwa seruan untuk kembali kepada ‘khittah’ itu sangat lantang saat dirinya didapuk sebagai direktur LBH Medan pada November lalu.

“LBH Medan harus kembali kepada khittah. Mengorganisir rakyat, menumbuhkan diskursus-diskursus. Advokasi harus diperluas. Jadi tidak hanya bersidang,” katanya di Kantor LBH Medan yang merupakan bangunan era kolonial di Jalan Hindu, Kamis (29/6/2019).

Direkrut LBH Medan kesepuluh ini menjelaskan, mereka menjalankan konsep perjuangan Yayasan Lembaha Bantuan Hukum Indonesia, induk organisasi mereka, yaitu bantuan hukum struktural di Sumatera Utara.

“Kasus sebagai pintu masuk mengubah kebijakan pemerintah. Konsep YLBHI adalah melawan kebijakan negara yang bersifat memiskinkan secara struktural. Misalnya dalam bidang agraria, pemerintah mengizinkan pengusaha mengambil lahan yang sudah ditempati masyakat. Seharusnya pemerintah tidak melulu memikirkan pengusaha, tapi juga rakyat,” kata dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran ini.

Saat ini, bersama LBH Medan, Lubis berusaha memperbanyak jejaring advokasi hukum di berbagai daerah di Sumatera Utara.

LBH Medan memilik paralegal di tujuh kabupaten yaitu di Batubara, Asahan, Deliserdang, Serdangbedagai, Langkat, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, yang mereka sebut sebagai paralegal sawit.

Paralegal sawit yang berjumlah lima orang di setiap kabupaten adalah para pekerja di perkebunan yang telah dilatih dan mampu memberikan advis hukum serta menghubungkan para pencari keadilan dengan LBH Medan.

Umumnya kasus yang muncul di daerah perkebunan adalah sengketa lahan.

Halaman
12
Penulis: Liston Damanik
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved