Terkait Layanan Pendidikan Siswa Penghayat, Dinas Pendidikan Siap Laksanakan Permendikbud RI No 27

mplementasi Permendikbud RI 27 Tahun 2016 tentang “Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan” dinilai belum m

TRIBUN MEDAN/HO
PARA pembicara dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang “Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan” di Hotel Grand Antares, Medan, Kamis (27/6/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Aliansi Sumut Bersatu bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Program Peduli Satunama, dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang “Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan”.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Antares Medan, Kamis (27/6/2019) dan dihadiri puluhan peserta yang berasal dari perwakilan Dinas Pendidikan kabupaten dan kota di Sumatera Utara, penghayat kepercayaan dan jejaring lainnya yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut yang diwakili Sakti mengatakan, Dinas Pendidikan sebagai salah satu pelaksana Permendikbud ini akan  ikut berperan aktif dalam melaksanakan Permendikbud dimaksud. Hal ini mengingat negara sudah menyetujui perihal layanan pendidikan bagi siswa penghayat ini.

“Dinas pendidikan di kabupaten dan kota akan berperan aktif dalam pelaksanaannya,” kata Sakti, kamis (27/6/2019).

Baca: Komunitas Bela Indonesia danAliansi Sumut Bersatu Gelar Pelatihan Juru Bicara Pancasila

Selain Sakti, turut hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi ini adalah Direktur Aliansi Sumut Bersatu (ASB), Veryanto Sitohang dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregat. Ada juga testimoni dari Rosmaida Samosir, KUPT Patumbak dan Rosdiana Naipospos selaku  Kepala Sekolah SDN 104212 Kecamatan Patumbak. Keduanya merupakan perwakilan institusi pendidikan yang sekolahnya diisi sejumlah siswa penghayat.

Veryanto mengatakan, implementasi Permendikbud RI 27 Tahun 2016 tentang “Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan” dinilai belum maksimal. Termasuk di daerah kabupaten dan kota yang memiliki warga penganut agama leluhur, pendidikan bagi peserta didik yang sesuai dengan agama dan aliran kepercayaan belum terlaksana sebagaimana petunjuk dari Permendikbud  tersebut.  

“Oleh karena itu, perlu terobosan baru dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk memberikan masukan terhadap Dinas Pendidikan di kabupaten dan kota untuk implementasi  Permendikbud tersebut. Lewat sosialisasi ini, diharapkan ada regulasi serta pelayanan publik Permendikbud No.27 Tahun 2016 serta adanya layanan publik bidang pendidikan berbasis inklusi sosial bagi seluruh SKPD Dinas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki anak-anak didik penghayat agama leluhur di tingkat kabupaten dan kota,” kata Veryanto.

Veryanto menjelaskan, Aliansi Sumut Bersatu (ASB) sejak tahun 2015 menjadi mitra Yayasan Satunama Jogyakarta, sebagai Civil Society Organization (CSO) atau lembaga pelaksana Program Peduli untuk Pilar “Korban Diskriminasi, Intoleransi dan Kekerasan Berbasis Agama”, di Sumatera Utara dengan jangkauan program berada di Kabupaten Deliserdang dan Kota Medan.

Baca: Aliansi Sumut Bersatu Gelar Nonton Bareng Film Mahatma Gandhi, Berharap Mampu Menjaga Keberagaman 

Berbagai kegiatan dilakukan untuk pemenuhan hak pendidikan anak-anak penghayat di Kota Medan dan Deliserdang diantaranya: audiensi ke sekolah-sekolah di Kabupaten Deliserdang dan Kota Medan yang memiliki anak -anak didik dari penganut agama leluhur, untuk memperoleh data dan informasi terkait layanan pendidikan agama anak-anak penganut agama leluhur, menyusun Kurikulum “Pendidikan Nilai-nilai Agama Leluhur dalam Satuan Pendidikan yang Relevan”, bersama komunitas Parmalim dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Fakultas Ilmu Sosial (FIS Unimed) dan lain-lain.

“Lewat sosialisasi, kami berharap Permendikbud akan memastikan bahwa peserta didik penghayat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh mata pelajaran penghayat atau agama lokal. Dinas Pendidikan, dalam hal ini dibutuhkan untuk menyediakan guru, kurikulum, bahan bacaan, anggaran dan peralatan lainnya sehingga tidan ada hambatan di sekolah-sekolah dalam mengimplementasikan Permendikbud tersebut,” pungkasnya.(*)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved