Bantah Pemprov Lambat Pecat PNS Koruptor, Abdullah Khair Sebut Mendagri Salah Mendata

"Kami sudah klarifikasi kepada Mendagri, bahwa mereka salah mendata. Saat ini sudah tidak ada lagi ASN yang terlibat korupsi," kata Harahap.

Bantah Pemprov Lambat Pecat PNS Koruptor, Abdullah Khair Sebut Mendagri Salah Mendata
TRIBUN MEDAN/SATIA
Plt Kepala BKD Sumut, Abdullah Khair Harahap saat ditemui di ruang kerjanya, Lantai Satu, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Senin (17/6/2019). 

TRIBUN MEDAN.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Abdullah Khair Harahap menyatakan Pemprov Sumut sudah menuntaskan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) kepada Apartur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi.

"Sudah ada 41 orang dipecat dan selesai. Tidak ada lagi ASN yang terlibat korupsi belum dipecat," kata dia via telepon, Kamis (4/7/2019).

Khair mengatakan, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tidak akan mendapatkan teguran karena prossa pemecatan sudah selesai dilaksanakan. Pihaknya sudah mengklarifikasi data dari Mendagri yang menyebut Sumut akan menerima teguran tertulis.

"Kami sudah klarifikasi kepada Mendagri, bahwa mereka salah mendata. Saat ini sudah tidak ada lagi ASN yang terlibat korupsi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan teguran tertulis pertama kepada 11 gubernur, 80 bupati dan 12 wali kota di Indonesia.

Mendagri menilai para kepala daerah itu lambat memberhentikan secara tidak hormat alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan mereka yang terlibat kasus korupsi, Rabu (3/7).

Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menyampaikan, dikeluarkannya teguran tertulis itu karena kepala daerah lambat memecat ASN korup.

"Seperti surat edaran Menpan-RB, per akhir Mei itu setiap daerah sudah menyelesaikan pemberhentian secara tidak hormat," katanya.

Pemerintah pusat menambah jangka waktu pemberian sanksi tersebut. Apabila sampai bulan Juni, kata dia, kepala daerah juga mempercepat pemecatan ini, akan dikenakan sanksi tegas.

"Namun diperpanjang sampai dengan bulan lalu. Dan tidak juga dapat diselesaikan dengan cepat, maka akan dilayangkan surat teguran kepada kepala daerah," jelasnya.

Menurutnya, kepala daerah tidak juga menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Malahan, kata dia pemerintah daerah tidak patuh terhadap undang-undang.

"Artinya kepala daerah tidak mematuhi undang-undang untuk memepeepar proses pemecatan tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, melalui Surat Edaran (SE) Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Syafruddin memberikan tenggat hingga 30 April 2019.

Dalam poin kelima SE itu disebutkan, jika tidak melakukan pemecatan hingga batas yang ditentukan, pejabat pembina kepegawaian (PPK) Bupati/Wali Kota akan mendapat sanksi. Pemerintah pusat akan mengambil tindakan dengan melakukan pemecatan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) apabila lambat memecat ASN korup. Namun, Bahtiar tidak mau mengomentari lebih lanjut mengenai pemberian sanksi ini. Ia menyarankan menunggu keputusan dari pusat.

"Opsi selanjutnya kita lihat lagi nanti, apakah akan dilakukan pemecatan atau tidak, kita menunggu saja. Yang jelas sementara menunggu dulu surat teguran ini," ujarnya.
(cr19/tribun-medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved