Pemerintah akan Blokir Ponsel Ilegal, Penjual di Medan: Barang Black Market Rusak Harga Pasar

Shinta menjelaskan, barang black market tersebut merupakan merek luar yang tidak diproduksi di Indonesia.

Pemerintah akan Blokir Ponsel Ilegal, Penjual di Medan: Barang Black Market Rusak Harga Pasar
Tribun Medan/Liska Rahayu
Erafone Plaza Medan Fair Lantai 4, Medan. 

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk memberantas penggunaan ponsel ilegal atau black market (BM) di Indonesia. Pada Agustus mendatang, regulasi yang mengatur pemblokiran ponsel BM tersebut akan ditandatangani.

Regulasi tersebut berbentuk peraturan menteri (permen). Proses pemblokiran ponsel ilegal di Indonesia ini melibatkan tiga kementerian.

Kementerian Perindustrian menggunakan sistem validasi IMEI (Internasional Mobile Equipment Identity) yang dapat mengecek apakah ponsel tersebut ilegal atau tidak.

Sementara Kementerian Kominfo akan meminta operator seluler untuk memblokir jaringan yang digunakan oleh ponsel yang teridentifikasi ilegal, dan Kementerian Perdagangan akan mengawasi perdagangan ponsel.

Adanya pemblokiran terhadap penggunaan ponsel BM di Indonesia tentunya mendapat respon yang beragam. Area Coordinator Erafone, Shinta Maria mengatakan, hal ini tentunya bagus. Karena selama ini ponsel BM dinilai merusak harga pasar.

"Ini bagus ya. Karena satu, BM itu merusak harga pasar. Dia kan tidak garansi nasional, jadi merusak harga yang benar-benar dijual di toko-toko resmi. Karena kan pasti konsumen maunya barang murah tanpa memperhatikan kualitas," katanya, Sabtu (6/7/2019).

Shinta mengatakan, saat ini konsumen ingin ponsel yang mewah, tetapi tentu dengan harga yang miring. Keadaan ini tentunya dimanfaatkan oleh ponsel BM. Di mana ponsel ilegal tersebut mematok harga jauh di bawah harga asli sebuah ponsel.

"Misalnya kami jual I-Phone itu harganya Rp 18 juta. BM itu jual harganya bisa saja jadi Rp 14 juta atau di bawahnya. Mereka itu bisa murah karena ponselnya tidak teregistrasi," jelasnya.

Shinta menjelaskan, barang black market tersebut merupakan merek luar yang tidak diproduksi di Indonesia.

Barang-barang tersebut sudah dibatasi peredarannya di Indonesia karena tidak memiliki surat izin edar.

Halaman
123
Penulis: Liska Rahayu
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved