Anggota Dewan Minta Gubernur Edy Rahmayadi Selesaikan Temuan BPK soal Dana Hibah

Gubernur Edy Rahmayadi harus mempertanggungjawabkan dan turun tangan untuk menyelesaikan masalah dana hibah ini.

Anggota Dewan Minta Gubernur Edy Rahmayadi Selesaikan Temuan BPK soal Dana Hibah
TRIBUN MEDAN/SATIA
Anggota DPRD Provinsi Sumut, Zeira Salim Ritonga. 

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara meminta kepada Gubernur Edy Rahmayadi turun tangan menyelesaikan masalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pertanggungjawaban dana hibah tahun 2017, yang sampai saat ini masih bermasalah.

"Gubernur Edy Rahmayadi harus mempertanggungjawabkan dan turun tangan untuk menyelesaikan masalah dana hibah ini," kata Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, Senin (8/7/2019), melalui sambungan telepon genggam.

Pada Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) BPK RI perwakilan Sumut menyatakan sebanyak 366 penerima dana hibah dengan jumlah anggaran Rp 473.352.227.233 sampai saat ini belum selesai.

Zeira Salim meminta kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumut bertanggung jawab atas temuan ini.

"Harus dipertanggungjawabkan ini, BPKAD harus menyurati seluruh penerima dana hibah," ujarnya.

Dirinya juga menyoroti anggaran yang digunakan untuk hibah ini. Dengan jumlah segitu, kata dia tidak cocok untuk bantuan kepada masyarakat.

"Sebenarnya ini bantuan untuk apa rumah ibadah atau apa, kalau rumah ibadah dengan jumlah 366 penerima tidak akan cocok, mau berapa setiap rumah ibadah mendapatakan," jelasnya.

Menurutnya, setiap rumah ibadah mendapatkan paling sedikit itu 50 juta. Ia mengatakan, Pemprov Sumut lalai menggunakan anggaran yang disalurkan kepada masyarakat.

"Lalai lah Pemprov Sumut ini kalau sampai sekarang masalah itu tidak diselesaikan," ucapnya.

Ia curiga dengan masalah dana hibah ini, bukan menutup kemungkinan korupsi telah tejadi pada bantuan masyarakat ini. Sebab, hingga saat ini masalah laporan pertanggungjawaban ini tidak dapat diselesaikan.

"Gak masuk akal bagi saya selama ini dana teraebut tidak juga ada pertanggungjawaban," jelasnya.

Pada temuan BPK RI perwakilan Sumut LHP tahun 2017 menemukan sebanyak 366 penerima dana hibah dari total 766 dengan anggaran Rp 473.352.227.233 sampai dengan saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh BPKAD. Dari surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut meminta kepada BPKAD memberikan laporan pertanggungjawaban penerima dana hibah tahun anggaran 2017 itu.

(cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved