Jelang Pemilihan Bupati 2020, KPUD Karo Rencanakan Anggaran Rp 37,4 Miliar

Pada persiapan itu dana yang kita butuhkan Rp 1,4 miliar. Sedangkan untuk proses Pemilu, sebanyak Rp 36 miliar.

Jelang Pemilihan Bupati 2020, KPUD Karo Rencanakan Anggaran Rp 37,4 Miliar
TRIBUN MEDAN/MUHAMMAD NASRUL
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPUD Karo Jon Sikumbang, saat ditemui di ruangannya, Jalan Selamat Ketaren, Kabanjahe, Senin (8/7/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Jelang pelaksanaan pemilihan bupati pada tahun 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karo mulai melakukan beberapa persiapan.

Salah satu persiapan yang saat ini telah dilakukan, ialah membuat perencana anggaran yang akan digunakan pada pemilihan tahun depan.

Menurut informasi dari Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPUD Karo Jon Sikumbang, untuk pemilihan bupati tahun depan pihaknya membuat canangan dana sekitar Rp 37,4 miliar. Dirinya menyebutkan, angka tersebut nantinya akan digunakan pada dua tahapan.

Kedua tahapan tersebut, ialah persiapan yang akan dimulai pada bulan Oktober hingga Desember mendatang. Kemudian proses penyelenggaraan, yang dimulai pada awal tahun depan hingga hari pemilihan pada September 2020 mendatang.

"Jadi kita ini ada dua tahapan, kalau di persiapan itu dana yang kita butuhkan Rp 1,4 miliar. Sedangkan untuk proses Pemilu, sebanyak Rp 36 miliar," ujar Jon, saat ditemui di Kantor KPUD Karo, Jalan Selamat Ketaren, Kabanjahe, Senin (8/7/2019).

Jon mengaku, pada tahapan persiapan nantinya dana tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan. Seperti perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kemudian, penyusunan undang-undang, biaya konsultasi antara KPUD dengan KPU provinsi maupun pusat.

"Kalau tahapan selanjutnya, dana yang kita gunakan itu untuk pencetakan surat suara, pengadaan kotak suara, honor seluruh petugas, pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK), dan yang lain," katanya.

Dirinya mengaku, memang saat ini angka tersebut masih merupakan canangan dan belum ditetapkan. Dirinya menyebutkan, memang sebelumnya pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Pemkab Karo untuk menentukan berapa besar biaya yang akan dikucurkan.

Pria berbaju putih itu mengatakan, setiap daerah juga harus menyesuaikan canangan dana dengan standar biaya yang ada di daerah masing-masing. Seperti biaya untuk pencetakan APK, hingga biaya percetakan-percetakan administrasi lainnya.

"Sekarang masih pengajuan, kemarin sudah tiga kali kita bahas dengan kesbang, tapi nanti ada beberapa kali pertemuan untuk menentukan standar satuan daerah, yang menemukan angka anggaran pastinya," ungkapnya.

Ketika ditanya perihal pengadaan kebutuhan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Jon mengaku pihaknya tetap mengajukan barang baru. Terlebih, kotak suara yang pada saat pemilihan serentak beberapa waktu lalu sudah tidak bisa digunakan kembali.

"Kotak yang kemarin sudah tidak layak pakai lagi, memang untuk sekali pakai aja, makanya kita ajukan lagi untuk membeli kotak yang baru. Nanti kotaknya satu di setiap TPSnya, tapi kalau bilik sepertinya kita pakai yang kemarin," katanya.

Dirinya mengatakan, pada pemilihan tahun depan direncanakan untuk Kabupaten Karo disediakan sebanyak 700 TPS. Dengan jumlah maksimal pemilih di setiap TPSnya, sebanyak 800 orang. Namun, dirinya mengatakan diperkirakan jumlah tersebut akan turun.

"Sesuai ketentuannya, memang maksimal pemilih setiap TPS itu sebanyak 800 orang, sedangkan Pemilu kemarin jumlahnya 300 orang setiap TPS. Makanya jumlah TPSnya lebih sedikit dari Pemilu serentak kemarin, ini juga diperkirakan jumlah TPSnya kurang dari perencanaan kita," pungkasnya.

(cr4/tribun-medan.com) 

Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved