TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menerima dan menjawab tuntutan pengunjukrasa di ruang pers, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro,Kota Medan, Senin (8/7/2019).

Di antaranya, meluruskan informasi tetang penetapan Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut yang dipertanyakan para mahasiswa.

Para pengunjukrasa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut mengira, Direktur Utama (Dirut) PT Bank Sumut telah diangkat oleh Gubernur Sumut tanpa pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal tersebut, menurut pendemo melanggar peraturan OJK No 27/POJK.03/2016.

Peraturan itu menyebutkan bahwa pihak utama dalam hal ini Dirut PT Bank Sumut harus mendapat persetujuan OJK sebelum menjalankan tugasnya.

Persetujuan OJK tersebut berasal dari hasil fit and proper testDirut PT Bank Sumut. Sampai saat ini, OJK belum memberikan hasil fit and proper test yang menyebabkan PT Bank Sumut sampai saat ini belum memiliki direktur utama.

Didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset Provinsi Sumut M Fitriyus, Gubernur menjelaskan, Budi  Utomo masih pada tahap diajukan menjadi Direktur Utama PT Bank Sumut pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Sumut, yang dilakukan 19 Februari 2019.

“Itu suratnya (pengangkatan) masih ada di ruangan saya, belum ditandatangani, karena masih menunggu OJK,” jawab Gubernur.

Jika hasil fit and proper test dari OJK sudah keluar, barulah Budi Utomo bisa diangkat dan menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama PT Bank Sumut.

RUPS hanya menetapkan dan mengajukan Budi Utomo sebagai Direktur Utama PT Bank Sumut.