Camat Medan Tuntungan Bangun Posko Dekat TPS Ilegal untuk Halau Truk Sampah

Camat Medan Tuntungan Gelora Kurnia Putra Ginting mengatakan, TPS ilegal beberapa waktu juga sudah ditinjau oleh DKP bersama jajaran kecamatan.

Camat Medan Tuntungan Bangun Posko Dekat TPS Ilegal untuk Halau Truk Sampah
Tribun Medan/Nanda Rizka Nasution
Sampah menggunung di Tempat Pemungutan Sampah (TPS) ilegal di Jalan Lapangan Golf, Ladang Bambu, Medan Tuntungan. TPS yang diketahui berasal dari lahan milik Suriani, sudah hampir 1 tahun beroperasi. 

Ia mengungkapkan, pemilik tanah meminta tolong dengan alasan ingin meratakan tanahnya dengan sampah. Namun, pihak kecamatan tentu tidak bisa menerima pembelaan itu. TPS ilegal tersebut harus ditutup.

Sangat Dekat dengan Fungsi Lingkungan

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan Muhammad Husni mengaku sudah mengetahui keberadan TPS ilegal atau liar di daerah Medan Tuntungan ini. Ia bilang sudah berkoordinasi dengan kecamatan.

"Lantas saya suruh tim saya untuk mengeceknya. Karena menyangkut lingkungan, kita koordiasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), karena itu kan menganggu," katanya.

Husni menambahkan, tanah yang digunakan memang benar tanah masyarakat. Untuk itu, sedang dikoordinasikan untuk upaya mengendalikannya, karena sangat dekat dengan fungsi lingkungannya.

"Sebenarnya kalau mau, bisa memanfaatkan fungsi lahan ke fungsi pengelolaan limbah, apakah komposting atau 3R. Itu kan lebih baik. Kita coba bangun ke sana. Sampah yang produktif harusnya kan dimanfaatan," terangnya.

Mereka sedang mewacanakan untuk mengambil langkah komunikasi ke pemikik lahan, karena melakukannya ke tujuan tertentu. DKP akan mengarahkan untuk tujuan positif ke pengelolaan sampah.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Syarief Armansyah Lubis menerangkan, telah menurunkan kepala seksi atas undangan Camat Medan Tuntungan. Mereka juga telah berkoordinasi dengan DKP untuk turun lokasi.

"Menurut kepala seksi saya melaporkan, itulah mata pencahariannya. Dia sakit katanya. Hanya itu yang bisa menghidupinya. Kita sebagai pemerintah, tidak mengizinkan dari sisi lingkungan. Izin apapun tidak ada diberikan," jelasnya.

TPS liar, lanjutnya, adalah gaungan DKP. Namun, DLH hadir apakah ada izin atau tidak. Armansyah mengatakan, harusnya camat membuat nota dinas ke wali kota untuk meminta arah. DLH sampai sekarang masih menunggu tidak lanjutnya. (cr17/tribun-medan.com)

Penulis: Nanda Rizka Nasution
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved