Warga Medan Tuntungan Desak Tutup TPS Ilegal Milik Pribadi di Tengah Permukiman

Jarak TPA Terjun yang jauh, membuat sopir membelokkannya ke TPS ilegal ini dan menjadi sumber pemasukan bagi si pemilik tanah.

Warga Medan Tuntungan Desak Tutup TPS Ilegal Milik Pribadi di Tengah Permukiman
Tribun Medan/Nanda Rizka Nasution
Sampah menggunung di Tempat Pemungutan Sampah (TPS) ilegal di Jalan Lapangan Golf, Ladang Bambu, Medan Tuntungan. TPS yang diketahui berasal dari lahan milik Suriani, sudah hampir 1 tahun beroperasi. 

MEDAN, TRIBUN - Warga Jalan Lapangan Golf, Ladang Bambu, Medan Tuntungan, mengaku resah dengan keberadaan Tempat Pemungutan Sampah (TPS) ilegal di sekitar permukiman warga.

TPS yang diketahui berasal dari lahan milik Suriani, sudah hampir satu tahun beroperasi. Warga menilai TPS yang tidak memiliki izin ini tentunya mengakibatkan banyak hal, termasuk soal gangguan kenyaman dan kesehatan warga sekitar.

"Sudah hampir satu tahun. Jadi, kalau orang mau datang dari petugas kelurahan dan kecamatan, dia membuka baju. Dinampakkannya badannya, jadi orang takut," ungkap warga sekitar, H Mulawardi Keliat, Senin (8/7).

Mulawardi bercerita, awalnya, tempat tersebut adalah lokasi korekan tanah yang juga ilegal. Pemilik tanah, sebenarnya mau menjual tanah kapling, namun, hasilnya sedikit. Tanah dikorek dan dijual per truk. Tanah selebar satu hektare lebih ini dikorek hingga kedalaman 15 meter. Setelah jual beli tanah korekan, pemilik tanah membuka tempat pembuangan sampah yang tidak berizin.

Pihak kelurahan dan kecamatan sudah pernah melakukan tindakan dengan memasang spanduk larangan. Namun, telah dicabut. Mulawardi mengatakan, hal ini sudah sering diprotes warga.

"Saya sudah beberapa kali ribut, takut kontak fisik dan jadi panjang. Sudah meresahkan, bau dan melanggar peraturan daerah," ujarnya.

Ia tahu harusnya lokasi pembuangan sampah Kota Medan berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun. Namun, jarak yang jauh, membuat sopir membelokkannya ke TPS ilegal ini dan menjadi sumber pemasukan bagi si pemilik tanah. Sampah yang datang, katanya, berasal dari pihak Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang.

"Kalau buang ke sana (Terjun) jauh, kalau buang di sini dekat. Selisih harga menjadi permainan sopir. Di sini membayar Rp 40 ribu per truk. Kalau ke Terjun, sopir juga enggak dapat uang masuk. Di sini kan dekat. Uang minyak bisa dijualnya," katanya.

Ia menambahkan, para sopir dikoordinir oleh pemilik lahan. Pihak kelurahan dan kecamatan juga pernah membuat posko penjagaan agar tidak ada truk sampah yang datang. Namun, belum juga efektif. Menurutnya, dari penuturan camat, ekseskusi tidak di tangan dia, tetapi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kalau Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) hanya mengkoordinir agar membuangnya ke TPA Terjun.

"Mobil-mobil ini nakal. Sudah ada dibilang kecamatan pada saya, apabila kedapatan, akan dipecat. Tiap hari datang dan membawa berton-ton sampah. Bekas galian dia yang liar, dimasukkannya sampah. Kalau angin datang, sudah bau. Sampai tamu kita bilang airnya kok bau bangkai ya," katanya sebagai pemilik usaha kolam renang.

Halaman
12
Penulis: Nanda Rizka Nasution
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved