Atasi Konflik Pemanfaatan SDA, RZWP3K Sangat Penting karena Besarnya Potensi Geografis Sumut

Perda tersebut sangat dibutuhkan, mengingat potensi besar sumber daya alam (SDA) Sumatera Utara

Atasi Konflik Pemanfaatan SDA, RZWP3K Sangat Penting karena Besarnya Potensi Geografis Sumut
TRIBUN MEDAN/HO
Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara sosialisasikan Perda No 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), di Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Rabu (10/7/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com - Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara menggelar sosialisasi Perda No 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), di Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Rabu (10/7/2019).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, Mulyadi Simatupang mengatakan, Perda tersebut sangat dibutuhkan, mengingat potensi besar sumber daya alam (SDA) Sumatera Utara.

Untuk diketahui Provinsi Sumatera Utara memiliki perairan seluas 110.000,54 km2 dengan panjang pantai 1.300 km2.
Wilayah pesisir yang terletak di sebelah barat dengan menghadap langsung ke Samudera Hindia, dengan panjang garis pantai lebih dari 755 km2. Dan di sebelah timur menghadap Selat Malaka dengan panjang garis pantai 545 km2.

Terdapat 206 pulau yang terdiri dari 204 pulau kecil dan 2 pulau besar.

Terdapat 197 pulau- pulau kecil berada di wilayah pesisir dan pulau kecil, 3 pulau di antaranya merupakan pulau terkecil terluar yaitu Pulau Berhala, Pulau Simuk, dan Pulau Wunga. Sedangkan 7 pulau kecil berada di wilayah barat Provinsi Sumatera Utara.

"Dengan potensi geografis tersebut, provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya luar biasa, baik sumber daya hayati, non hayati maupun sumber daya buatan," ujar Mulyadi saat pembukaan sosialisasi.

Mulyadi juga menjelaskan bahwa lahirnya perda RZWP3K itu merupakan amanat dari tiga undang-undang.

"Tanpa instrumen, arahan dan pengaturan pemanfaatan sumber daya di pesisir dan pulau-pulau kecil yang jelas, maka konflik pemanfaatan sumber daya akan terus kita hadapi. Sebagai akibatnya degradasi kualitas lingkungan ketidakpastian lokasi investasi, dan konflik antar pemangku kepentingan akan sulit untuk kita atasi," ucap Mulyadi menjelaskan pentingnya pengaturan zonasi tersebut.

Ia menekankan lagi pentingnya RZWP3K untuk menentukan arah pengelolaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

"Perda ini menjadi dipandang modal dasar bagi Pemerintah Provinsi dalam mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," pungkasnya lagi.

Acara tersebut sebelumnya dibuka langsung oleh Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani.

(fer/tribun-medan.com)

Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved