DKPP Copot Evi Novida Ginting dari Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang

Peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, dan Litbang kepada Teradu VI Evi Novida Ginting.

DKPP Copot Evi Novida Ginting dari Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang
TRIBUN MEDAN/M ANDIMAZ
Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik melakukan pelanggaran kode etik.

Putusan tersebut dilakukan dengan menjatuhkan sanksi keras berupa pencopotan Evi dari jabatannya sebagai ketua divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang.

Bunyi putusan tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Harjono pada sidang yang digelar di Kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

"Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, dan Litbang kepada Teradu VI Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak dibacakannya putusan ini," ujar Ketua DKPP Harjono.

Putusan tersebut menurutnya terkait gugatan yang diajukan atas oleh Adly Yusuf Saepi selaku peserta calon KPU Kabupaten Kolaka Timur. Adly juga mantan Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sultra periode 2014-2019.

Gugatan tersebut masuk dengan nomor perkara 31-PKE-DKPP/III/2019.

Aldy menggugat seluruh komisioner KPU RI karena tidak diloloskan dalam seleksi administrasi sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kolaka.

Dalam gugatannya, Aldi juga menyebut adanya upaya transaksional dalam setiap tahapan rekrutmen KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur.

Sementara itu, Anggota majelis Alfitra Salam menyebut terdapat perlakuan berbeda dan ketidak konsistenan KPU dalam menanggapi persyaratan administrasi pencalonan. Sedangkan terkait adanya kebocoran soal, DKPP menilai seharusnya KPU melakukan seleksi ulang secara transparan.

Dalam putusannya, kata Aldy DKPP menyatakan KPU telah melanggar peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 pasal 11 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu

"Teradu terbukti telah melanggar prinsip kepastian hukum Pasal 11 huruf (c) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ungkapnya.

Tak hanya itu, DKPP juga memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Arief Budiman, komsioner KPU Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan dan Hasyim Asyari. Sementaraitu, komisioner KPU Wahyu Setiawan mendapat sanksi peringatan.

(gov/tribun-medan.com)

Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved