Ekonomi Berbasis Syariah, Kepemilikan Sertifikat Halal Beri Dampak Positif bagi Konsumen

Barang-barang yang diekspor dari Sumut akan dapat memasuki pasar-pasar internasional.

Ekonomi Berbasis Syariah, Kepemilikan Sertifikat Halal Beri Dampak Positif bagi Konsumen
antara photo
Foto Ilustrasi: sertifikat halal 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-
Pengamat ekonomi Sumatera Utara Wahyu Ario Pratomo mengatakan ekonomi berbasis syariah sangat berpotensi untuk dikembangkan di Sumatera Utara (Sumut). Mengingat potensi Sumetera sebagai penghubung perdagangan Indonesia dengan negara tetangga

"Hal ini didukung, pertama, penduduk Sumut mayoritas beragama Islam, sekitar 65,0 persen. Dengan demikian, masyarakat akan sangat concern dengan ketersediaan dan konsumsi produk dan jasa halal. Produk yang halal akan lebih diminati dibandingkan produk sejenis yang belum memiliki sertifikasi halal," ujar Wahyu, Rabu (10/7/2019).

Ia menjelaskan Sumut juga memiliki posisi geografis yang sangat strategis, terletak di Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional yang tersibuk di dunia. Ketika Sumut fokus menjadi suatu hub-internasional produk halal maka akan memberikan manfaat yang luar biasa.

"Barang-barang yang diekspor dari Sumut akan dapat memasuki pasar-pasar internasional. Kita relatif tertinggal dibandingkan negara tetangga misalnya Malaysia, dan Thailand untuk ekspor produk halal. Padahal jumlah orang Islam di Indonesia jauh lebih besar. Sumut juga memiliki potensi pariwisata alam dan kuliner yang cukup terkenal. Ketersediaan makanan halal menjadi penarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara," ucapnya.

Wahyu mengatakan jika telah tersedia produk-produk halal yang bersertifikasi maka akan membuat konsumen semakin yakin untuk membeli produk tersebut dan akan meningkatkan produksi serta ekspor produk dari Sumut.

"Dengan demikian akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut. Untuk itu, Sumut dapat mengambil peluang, sebagai daerah yang memiliki posisi yang strategis, dan menjadi international-hub ekspor Indonesia untuk wilayah barat. Peluang ini harus diambil dan menjadikan Sumut sebagai intenational-hub halal product Indonesia," tambahnya.

Diakuinya, baik produsen maupun konsumen masih belum begitu aware (peduli). Sehingga, memang perlu komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

"Untuk bisa membangkitkan ekonomi syariah harus dengan kesadaran seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah memberikan pendampingan untuk mengarahkan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal termasuk masalah adminstrasi halal," ujarnya.

Begitu juga dengan pelaku usaha yang seharusnya memiliki kepedulian bahwa permintaan produk halal akan terus mengalami peningkatan. "MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal juga dapat mendampingi pelaku usaha. Pemerintah harus memberikan pendanaan (hibah) yang lebih besar bagi MUI agar dapat mengurangi biaya pengurusan halal," ungkap Wahyu.

Dikatakannya, pemahaman masyarakat tentang produk halal masih sangat sederhana. 
Padahal produk halal memang tidak hanya dari proses tetapi dari awal bahan baku, proses produksi, pemasaran dan dikonsumsi konsumen.

"Kepemilikan sertifikat halal pada produk akan memberikan dampak positif bagi konsumsi, karena memberikan keyakinan atas konsumsi barang tersebut terutama bagi masyarakat dan turis beragama islam," katanya.

Ia menjelaskan negara-negara non muslim pun terus memproduksi barang halal untuk dapat ekspor ke negara lain terutama negara dengan penduduk islam.

"Untuk mengurus sertifikat halal di Indonesia dari sisi kelembagaan baru diberikan oleh MUI. Keterbatasan sumber daya manusia, sumber pendanaan MUI, memberikan dampak yang menyebabkan pengurusan sertifikasi halal menjadi agak sulit, terutama di daerah yang jauh dari ibukota provinsi," ujar Wahyu.

Ia berharap pemerintah harus mengintervensi melalui kebijakan seperti pendanaan (hibah) kepada MUI agar biaya pengurusan sertifikat halal dapat lebih cepat dan murah.

(nat/tribun-medan.com)

Penulis: Natalin Sinaga
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved