Blanko KTP Elektronik di Binjai Kosong, Disdukcapil Binjai Sampai Mengemis ke Daerah Lain

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Binjai saat ini sama sekali tak punya stok blanko KTP Elektronik, Kamis (11/7/2019).

Blanko KTP Elektronik di Binjai Kosong, Disdukcapil Binjai Sampai Mengemis ke Daerah Lain
TRIBUN MEDAN
Warga mengantre untuk mengurus administrasi berkas di Disdukcapil Binjai 

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Polemik kebijakan pengadaan program KTP Elektronik skala nasional hingga kini kerap terkendala di sejumlah daerah.

Di Kota Binjai, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) saat ini sama sekali tak punya stok blanko KTP Elektronik, Kamis (11/7/2019).

Kabid Pelayanan Disdukcapil, Hj Upik Sarimanah ditemui Tribun Medan di ruang kerjanya, mengaku saat ini blanko KTP Elektronik untuk warga sedang kosong.

Kondisi seperti ini sudah berlangsung saban bulan, tepatnya pasca Pemilu Pilpres dan Pileg serentak pada 17 April 2019 silam.

"Blanko KTP Elektronik pada saat ini kosong. Kosong dalam artian kami pinjam-pinjam minta ke daerah-daerah lain. Itu ada dari Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, sama Jakarta, pinjam 500 500 lah cicil dari mereka," kata Hj Upik Sarimanah.

Akibatnya, masyarakat yang menjemput bola ke Disdukcapil kerap merasakan kecewa, lantaran kebutuhan mereka yang diwajibkan dalam kebijakan sistem KTP Elektronik tidak bisa terpenuhi.

Kabid Pelayanan Disdukcapil Hj Upik Sarimanah diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (11/6/2019)
Kabid Pelayanan Disdukcapil Hj Upik Sarimanah diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (11/6/2019) (TRIBUN MEDAN)

Apalagi, mengingat KTP Elektronik menjadi syarat penting bagi warga negara sebagai identitas resmi, dan multifungsi dalam kehidupan.

Terakhir blanko tersedia ketika menjelang proses Pemilu 2019. Disdukcapil langsung terjun ke masyarakat untuk merekam dan langsung mencetak KTP Elektronik, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kota Binjai.

"Waktu Pemilu 10.000 cetak KTP, langsung rekam dan cetak. Maknaya sekarang kosong sejak Pemilu ini. Waktu itu, ada juga kami ambil ke Jakarta, bayangkan aja ambil 500 biaya jemput langsung Rp 10 juta," ungkap Hj Upik Sarimanah.

Upik juga curhat soal biaya jemput blanko yang dirasanya tidak sebanding, antara biaya jemput dan jumlah blanko hanya 500 yang diterima.

Halaman
12
Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved