AHOK Si Pemberi Efek Kejut di Pilpres 2024 Disebut LSI Denny JA, Ini Analisa Pakar Hukum Mahfud MD

AHOK Si Pemberi Efek Kejut di Pilpres 2024 Disebut LSI Denny JA, Ini Analisa Pakar Hukum Mahfud MD

AHOK Si Pemberi Efek Kejut di Pilpres 2024 Disebut LSI Denny JA, Ini Analisa Pakar Hukum Mahfud MD
tribunlampung
AHOK Si Pemberi Efek Kejut di Pilpres 2024 Disebut LSI Denny JA, Ini Analisa Pakar Hukum Mahfud MD. (tribunlampung) 

AHOK Si Pemberi Efek Kejut di Pilpres 2024 Disebut LSI Denny JA, Ini Analisa Pakar Hukum Mahfud MD

TRIBUN-MEDAN.com - Basuki Tjahaja Purnama ( BTP) alias Ahok terus menjadi perbincangan hangat belakangan ini.

Peluanganya untuk duduk di kursi Menteri Jokowi-Ma'ruf serta mengikuti Pilpres 2024 tuai sorotan.

Lembaga Survei LSI Denny JA memberikan pendapat soal karier politik politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok yang bisa jadi 'kuda hitam' di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Rully Akbar selaku peneliti LSI Denny JA mengatakan, nama Ahok BTP berpeluang besar menjadi 'Kuda Hitam' yang memberi efek kejut pada kontestasi Pilpres 2024.

Namun, sebelumnya prediksi soal karier Ahok di dunia politik terutama pemerintahan pernah dikomentari oleh pakar hukum tata negara Mahfud MD.

Mahfud MD memberikan tanggapannya mengenai spekulasi Ahok yang juga sempat masuk dalam survei tokoh paling populer saat calon presiden (capres) 2019.

Pasca menjadi terdakwa kasus penistaan agama, elektabilitas Ahok sebagai politikus pun tidak sepenuhnya menurun, seperti yang dilaporkan tiga lembaga survei yaitu Poltracking Institute, Indo Barometer, dan Median.

Namun, menurut Mahfud MD, kesempatan Ahok sudah tertutup untuk menjadi capres, calon wakil presiden (cawapres), maupun menteri sekalipun.

"Tidak bisa (mencalonkan) kalau untuk presiden dan wakil presiden, karena dia (Ahok) dihukum dua tahun, dalam satu tindak pidana yang diancam dengan lima tahun atau lebih, itu sudah pasti tidak bisa, jadi menteri juga tidak bisa," kata Mahfud MDdalam tayangan Aiman Kompas TV yang dipublikasikan Youtube, tahun 2018 silam.

Namun, Mahfud menambahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki vonis tertentu untuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

Halaman
12
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved