Korban Terus Bertambah, ASB Minta DPR Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Aliansi Sumut Bersatu (ASB) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)

Korban Terus Bertambah, ASB Minta DPR Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Aktivis perempuan membawa poster saat aksi unjuk rasa memperingati hari perempuan sedunia 2019 di kawasan Lapangan Merdeka, Medan, Sabtu (9/3). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap perempuan segera disahkan. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Aliansi Sumut Bersatu (ASB) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang masih  dalam pembahasan di DPR sejak tahun 2014. Kasus yang dialami ibu guru Baiq Nuril, diharapkan menjadi momentum bagi DPR agar RRU tersebut disahkan secepatnya.

Direktur ASB, Veryanto Sitohang mengatakan, sebagai sebuah lembaga yang fokus terhadap perlindungan perempuan dan keberagaman di Sumatera Utara, ASB merupakan anggota Forum Pengada Layanan (FPL) Jaringan Kerja Nasional yang memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

FPL terbentuk atas inisiasi Komnas Perempuan pada bulan Februari tahun 2000. Saat ini FPL beranggotan 115 lembaga yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Selain memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, FPL juga aktif mengawal dan menginisiasi kebijakan yang berpihak terhadap perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan.

Dikatakan Veryanto, lima tahun terakhir, FPL bersama jaringannya di berbagai daerah secara aktif mengawal proses pengesahan RUU PKS. Pengesahan RUU PKS merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Setiap hari berbagai peristiwa menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual terus bertambah.

Baca: Aktivis Perempuan Sumut Desak DPR RI Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

“Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan menunjukkan bahwa ada 2.988 kasus perempuan (31 persen)  kasus kekerasan seksual. FPL bersama Komnas Perempuan berdasarkan penanganan dan penemuan kasus mencatat bahwa ada sembilan jenis kekerasan seksual: pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan dan penyiksaan seksual. Sembilan jenis kekerasan seksual tersebut, masuk dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dirumuskan oleh pemerintah,” kata Veryanto, Jumat (12/7/2019).

Sementara itu, akses atas kebenaran, keadilan dan pemulihan melalui proses hukum tidak berpihak terhadap korban. Proses panjang dan melelahkan justru menambah penderitaan korban. Korban bahkan berpotensi untuk dikriminalisasi. Kasus Baiq Nuril, perempuan korban pelecehan seksual Guru Honorer di SMAN 7 NTB yang dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung adalah contoh betapa perangkat dan kebijakan hukum yang ada saat ini tidak mampu memenuhi hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kata Veryanto, ASB meminta DPR segera mengesahkan RUU PKS. Melalui pengesahan RUU PK tersebut, ASB berharap perempuan korban kekerasan seksual mampu mengakses keadilan dan pemulihan melalui proses hukum, sembilan jenis kekerasan seksual yang telah diakomodir dalam Daftar Isian Masalah RUU PKS memberikan landasan normatif bagi penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban dan korban kekerasan seksual mendapat akses dukungan pemulihan dari negara.

“Selain itu rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual dapat dilakukan, sehingga keberulangan kejahatan seksual dapat dihentikan,” katanya.(*)

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved